Momentum Hari Bhayangkara ke-80, Transformasi Polri Dinilai Mampu Jadi Tulang Punggung Demokrasi

Jakarta, tvOnenews.com - Hari Bhayangkara ke-80 turut menjadi momentum refleksi bagi perjalanan Polri sebagai aparat penegak hukum di Indonesia.

Era kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri memiliki visi Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).

Analis politik dan hukum, Boni Hargens turut menilai jika institusi bukanlah aparatur penegak hukum semata tetapi pilar peradaban yang mengawal perjalanan bangsa dari masa kolonial hingga era demokrasi modern.

"Institusi ini bertransformasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga meneguhkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.," kata Boni kepada awak media, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Boni menilai visi Presisi mencerminkan sebuah paradigma baru yang menempatkan Polri sebagai pelayan publik yang adaptif, akuntabel, dan berpijak pada prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

Menurutnya Polri Presisi mendorong publikasi kinerja, keterbukaan anggaran, serta mekanisme pengaduan yang responsif memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga terlihat dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, kata Boni, demokrasi substansial tidak dapat berdiri tanpa institusi penegak hukum yang independen, profesional, dan berkomitmen pada rule of law. 

Ia menekankan Polri menempati posisi strategis dalam ekosistem demokrasi Indonesia. 

"Maka, dalam menatap masa depan Indonesia, ekspektasi normatif terhadap Polri tentunya bukan sekadar tuntutan moral, melainkan prasyarat fungsional bagi kelangsungan demokrasi yang bermutu. Oleh karenanya, kita patut mengapresiasi bahwa agenda reformasi Polri yang sudah berjalan mencerminkan perubahan multidimensional yang sungguh menyentuh aspek struktural, kultural, maupun kapasitas sumber daya manusia secara simultan dan berkelanjutan," katanya.

Boni turut menilai Polri saya ini terus berupaya membangun harmonisasi institusinya dan masyarakat.

Menurutnya dialog antara aparat dan warga, keterlibatan komunitas dalam identifikasi masalah keamanan lokal, serta respons yang cepat dan empatik terhadap laporan masyarakat adalah investasi jangka panjang dalam modal sosial kepolisian.

"Bagaimanapun, legitimasi kepolisian pada akhirnya ditentukan oleh penerimaan dan kepercayaan masyarakat. Program community policing yang autentik tentunya menjadi tulang punggung strategi operasional Polri di tingkat daerah," kata Boni.