Bisnis.com, JAKARTA — Ada pola yang mulai berubah dalam pertumbuhan kredit perbankan Indonesia. Jika selama bertahun-tahun konsumsi rumah tangga menjadi salah satu mesin utama ekspansi kredit, kini dorongan justru datang dari dunia usaha.
Data Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI) per Mei 2026 menunjukkan pertumbuhan kredit konsumsi melambat menjadi 5,8% secara tahunan (year on year/YoY), lebih rendah dibandingkan 6,0% (YoY) pada April 2026.
Perlambatan terjadi hampir di seluruh segmen, mulai dari kredit pemilikan rumah (KPR), kredit multiguna, hingga kredit kendaraan bermotor (KKB) yang masih terkontraksi 9,4% (YoY). Sebaliknya, kredit produktif menunjukkan akselerasi. Kredit modal kerja tumbuh 7,9% (YoY) dari sebelumnya 5,8% (YoY), sedangkan kredit investasi melonjak 20,5% (YoY) dari 18,4% (YoY) pada bulan sebelumnya.
Perubahan arah tersebut menandakan aktivitas pembiayaan mulai lebih banyak mengalir ke sektor usaha dibandingkan konsumsi rumah tangga. Kendati begitu, apakah kondisi ini berarti mesin pertumbuhan kredit benar-benar telah bergeser?
Menurut Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede, jawabannya belum tentu. Dia menilai yang terjadi saat ini lebih tepat dibaca sebagai perubahan komposisi kredit dibandingkan pergeseran permanen sumber pertumbuhan industri perbankan.
Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan nasional yang mencapai 10,8% (YoY) pada Mei 2026 menjadi Rp8.759 triliun, dengan penopang utama berasal dari debitur korporasi yang tumbuh 17,2%, jauh di atas debitur perorangan yang hanya tumbuh 3,4%.
Baca Juga
- Bank Menengah Berebut Dana Murah
- Masa Depan Pinjol di Segmen Unbankable
Artinya, bank memang lebih agresif menyalurkan pembiayaan kepada dunia usaha. Di sisi lain, rumah tangga mulai menahan diri untuk mengambil utang baru.
Menurut Josua, perlambatan kredit konsumsi juga mencerminkan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Inflasi Juni 2026 yang naik menjadi 3,34% secara tahunan akibat kenaikan harga transportasi, pangan, hingga bahan bakar membuat ruang belanja rumah tangga semakin sempit. Akibatnya, keputusan membeli rumah, kendaraan, maupun mengambil kredit multiguna lebih mudah ditunda.
“Perlambatan kredit konsumsi bukan sekadar masalah permintaan kredit, tetapi sinyal bahwa rumah tangga sedang mengatur ulang prioritas belanja di tengah biaya hidup yang naik,” kata Josua kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).
Namun demikian, Josua mengingatkan penguatan kredit produktif juga tidak seluruhnya mencerminkan pemulihan aktivitas usaha.
Sebagian kenaikan kredit modal kerja, menurutnya, justru dipicu oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan akibat mahalnya biaya bahan baku, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kebutuhan menjaga persediaan barang.
Indikasinya terlihat dari impor bahan baku yang melonjak 25,17% secara tahunan dan impor barang modal yang tumbuh 12,70%. Di sisi lain, indeks PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 justru turun ke level 46,9, menandakan aktivitas manufaktur masih berada dalam fase kontraksi.
Dengan kata lain, dunia usaha memang membutuhkan pembiayaan lebih besar, tetapi kondisi bisnis belum sepenuhnya pulih.
Perubahan komposisi kredit tersebut juga mulai tercermin dalam strategi sejumlah bank besar. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), misalnya, mencatat penyaluran kredit produktif sebesar Rp760,2 triliun hingga Maret 2026 atau tumbuh 7,8% (YoY). Nilai tersebut mendominasi total kredit perseroan yang mencapai Rp994 triliun.
Penyaluran kredit investasi maupun modal kerja BCA banyak mengalir ke sektor manufaktur, perdagangan, hotel dan restoran, hingga jasa bisnis.
Meski demikian, BCA menegaskan ekspansi kredit tetap dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan debitur menghadapi perubahan kondisi ekonomi serta menerapkan prinsip kehati-hatian.
“Pada umumnya, tren penyaluran kredit sejalan kondisi perekonomian,” ujarnya EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).
Perseroan juga memperkuat mitigasi risiko melalui pemantauan konsentrasi kredit, evaluasi prospek industri, penerapan early warning system, hingga stress test secara berkala.
Di sisi lain, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) justru belum melihat pelemahan berarti pada pembiayaan konsumsi. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan sekitar 56% portofolio pembiayaan perseroan masih berasal dari segmen konsumer, sedangkan pembiayaan korporasi sekitar 28%.
Menurutnya, pertumbuhan pembiayaan konsumer masih berjalan sesuai rencana bisnis perusahaan sehingga target pertumbuhan tahun ini diyakini tetap dapat tercapai.
Anggoro menambahkan, BSI juga memiliki mesin pertumbuhan baru dari bisnis bullion, khususnya produk cicil emas, yang mulai memberikan kontribusi terhadap pembiayaan konsumer.
“Kalau di situasi yang sekarang ini pertumbuhan di consumer masih tetap bisa sesuai dengan rencana kerja kita,” ungkap Anggoro di sela-sela agenda Ngopi Bareng Media di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).
Kepala Ekonom BSI Banjaran Surya Indrastomo menilai penguatan kredit produktif sebenarnya sudah terlihat dalam beberapa tahun terakhir.
Mengacu pada data OJK, porsi kredit produktif terhadap total kredit nasional meningkat dari 72,69% pada akhir 2024 menjadi 74,67% pada akhir 2025, tertinggi dalam 12 tahun terakhir.
Pertumbuhan kredit produktif tahun lalu bahkan mencapai 12,68% (YoY) atau hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan kredit konsumsi yang hanya tumbuh 6,58%.
Menurut Banjaran, tren tersebut didorong masih tingginya kebutuhan investasi dunia usaha, mulai dari proyek hilirisasi, pembangunan infrastruktur, transisi energi, hingga transformasi digital.
Bagi bank, kredit produktif juga memberikan nilai tambah lebih luas karena mampu menciptakan hubungan bisnis jangka panjang melalui layanan supply chain financing, cash management, treasury, hingga transaction banking.
“Nilai tambah yang diperoleh bank tidak hanya berasal dari margin pembiayaan, tetapi juga dari berbagai layanan pendukung,” kata Banjaran kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).
Meski demikian, dia menegaskan kredit konsumsi belum kehilangan perannya mengingat kebutuhan pembiayaan rumah, kendaraan, pendidikan, dan konsumsi masyarakat secara struktural masih besar.
Hanya saja, bank diperkirakan akan semakin selektif, terutama karena kualitas kredit di beberapa segmen rumah tangga mulai mengalami tekanan.
Banjaran juga mengingatkan bahwa meningkatnya porsi kredit investasi akan membuat pengelolaan likuiditas bank menjadi semakin menantang.
Pasalnya, kredit investasi umumnya memiliki tenor 5 hingga 15 tahun, sedangkan sumber dana bank masih didominasi dana pihak ketiga berjangka pendek seperti tabungan dan giro.
Kondisi tersebut meningkatkan potensi ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan liabilitas (asset-liability mismatch), sehingga bank perlu memperkuat pendanaan jangka panjang sekaligus menjaga kecukupan likuiditas dan permodalan.
Baik Josua maupun Banjaran sepakat bahwa kualitas pertumbuhan kredit kini menjadi faktor yang jauh lebih penting dibandingkan sekadar tingginya angka ekspansi.
Josua menilai bank tidak seharusnya terlalu agresif mengejar pertumbuhan kredit korporasi tanpa seleksi yang ketat. Risiko kredit umumnya muncul terlambat, terutama ketika biaya produksi meningkat, permintaan melemah, dan arus kas perusahaan mulai tertekan.
Karena itu, kredit produktif perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki permintaan riil, kontrak usaha yang jelas, arus kas yang kuat, serta terlindungi dari risiko nilai tukar.
“Untuk kredit konsumsi, bank tetap perlu menjaga kehati-hatian, tetapi jangan mematikan segmen yang berkualitas seperti KPR untuk debitur berpendapatan stabil,” tutur Josua.
Sementara itu, Banjaran memperkirakan kredit produktif masih berpotensi menjadi motor utama pertumbuhan hingga 2027 seiring berlanjutnya proyek hilirisasi, pembangunan infrastruktur, pengembangan energi baru terbarukan, serta transformasi digital.
Namun, laju pertumbuhannya diperkirakan lebih moderat karena tetap bergantung pada kondisi ekonomi global, tingkat suku bunga, stabilitas nilai tukar, dan iklim investasi domestik.
Menurutnya, tantangan yang lebih besar justru bagaimana mengembalikan pertumbuhan kredit nasional ke kisaran 20% seperti yang pernah terjadi lebih dari satu dekade lalu.
Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara regulator dan industri perbankan guna memperdalam pasar keuangan serta memperluas inklusi pembiayaan, sehingga kredit dapat kembali tumbuh kuat baik untuk dunia usaha maupun rumah tangga.
