KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa transformasi birokrasi harus menghadirkan kepastian hukum dan prosedur.
Setiap kebijakan hukum harus diimplementasikan secara konsisten, memberikan dampak nyata bagi pengguna layanan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
"Bagi Kementerian PANRB, pelaksanaan rapat pengendalian kinerja ini merupakan komitmen Kementerian Hukum (Kemenkum) dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, lincah, berintegritas, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat," ujar Rini dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (2/7/2026).
Hal tersebut disampaikan Rini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester 1 Kemenkum Tahun 2026, di Gedung Kemenkum, Jakarta, Kamis.
Baca juga: Kemenkum: 823.000 Korporasi Belum Laporkan Beneficial Owner
Dalam konteks Kemenkum, Rini menyebut, tuntutan publik adalah adanya kepastian hukum. Masyarakat yang mengakses layanan hukum tidak hanya membutuhkan dokumen, tetapi juga kepastian prosedur, waktu, hak, perlindungan, dan kehadiran negara secara adil.
"Di era disrupsi seperti sekarang ini, tentu semakin menyadari bahwa tidak ada lagi satu pun instansi pemerintah yang dapat bekerja sendiri untuk menyelesaikan persoalan publik," ungkapnya.
Semakin kompleks tantangan yang dihadapi, semakin diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas aktor, dan lintas tingkat pemerintahan. Inilah yang menjadi esensi collaborative and network governance.
Rini menilai, transformasi birokrasi di Kemenkum telah memiliki modal yang cukup kuat. Progres yang diraih Kemenkum perlu dijadikan kompas arah perbaikan yang berkelanjutan.
Baca juga: Kemenkum: Penggunaan Lagu Tema Ajang Olahraga Wajib Patuh Aturan Hak Cipta
Di sisi lain, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga meningkat secara bertahap. Hal ini menunjukkan akuntabilitas kinerja terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Meski demikian, tetap perlu akselerasi agar dapat naik kelas dan semakin terhubung dengan outcome bersama.
"Saya menitipkan pesan agar arah perbaikan ke depan tidak boleh sekadar mengejar nilai. Yang lebih penting adalah memastikan tata kelola menghasilkan layanan hukum yang dipercaya, pasti, dan berdampak bagi masyarakat," kata Rini.
"Jadi, janganlah melakukan berbagai evaluasi hanya untuk predikat. Namun, lakukanlah untuk menjadikan birokrasi semakin baik lagi dalam memberikan pelayanan publik," lanjutnya.
Baca juga: Tiga Inovasi Pelayanan Publik Harumkan Nama Indonesia di Level Dunia
Di tengah dinamika dan tantangan yang semakin kompleks, Rini mengatakan bahwa transformasi Kemenkum perlu diarahkan untuk menghadirkan layanan hukum yang semakin cepat, memberikan kepastian, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Oleh karena itu, ia mengusulkan beberapa arah yang harus dilakukan Kemenkum untuk menghadirkan layanan hukum yang semakin cepat dan relevan.
Pertama, transformasi digital terintegrasi. Kedua, reformasi regulasi dan penataan hukum nasional. Ketiga, akselerasi ekosistem kekayaan intelektual.
