Ogan Komering Ilir: Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan peringatan demi menjaga keberlanjutan program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah. Aset pangan strategis yang tengah dibangun melalui proyek Cetak Sawah Rakyat (CSR) di kawasan Sumatra Selatan diwanti-wanti agar tidak dimanipulasi atau dialihfungsikan menjadi area perkebunan komoditas lain oleh oknum tertentu.
"Saya tekankan kepada para petani, jangan sampai ada alih fungsi lahan yang sudah kita cetak ini. Jangan nanti malah ditanam sawit atau komoditas lain. Ini adalah program prioritas Bapak Presiden Prabowo untuk perluasan sawah demi kemajuan dan swasembada pangan bangsa," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, saat meninjau lokasi CSR di Desa Tanjung Baru, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dilansir Antara, Kamis, 2 Juli 2026.
Baca Juga :
1.465 Personel Polda Sumsel Naik Pangkat, Ini RinciannyaDudung memaparkan, proyek di Kabupaten OKI ini memegang porsi terbesar di Sumatra Selatan dengan target luasan mencapai 7.000 hektare dari total target provinsi sebesar 13.000 hektare. Khusus untuk Desa Tanjung Baru, lahan yang sedang digarap ditargetkan mencapai 200 hektare. Mengingat signifikansi angka tersebut, KSP meminta seluruh jajaran mengawal ketat fisik Lahan Baku Sawah (LBS) baru ini agar tidak menyusut pascakonstruksi.
Dalam peninjauannya, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini mengakui tantangan geografis di lapangan tidak mudah karena kondisi tanah berawa yang memiliki tingkat keasaman tinggi. Namun, mekanisme pengerjaan awal seperti land leveling dan pengolahan tanah terus dikebut guna mengantisipasi siklus cuaca ekstrem.
"Saya sudah cek bagaimana mekanisme di lapangan. Medan di sini memang sangat berat karena berawa dan kondisi tanahnya mengandung asam. Namun, masyarakat dan para petani di sini alhamdulillah sangat mendukung dan senang dengan adanya program ini," imbuh Dudung.
Ilustrasi petani. Foto: Dok. MI.
Guna memastikan kenyamanan para petani agar tidak tergiur beralih ke komoditas sawit, pemerintah berkomitmen memberikan jaminan insentif penuh. Selama tiga musim tanam pertama, para petani dipastikan mendapat pasokan pupuk dan bibit unggul secara gratis, disertai pengawasan berkala dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
Di sisi lain, tata kelola air menjadi fokus integrasi krusial yang tengah dikoordinasikan KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun infrastruktur irigasi primer hingga tersier. Langkah penataan ini, bersama mitigasi tumpang tindih status lahan oleh ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup, diharapkan mengunci legalitas sawah secara permanen demi kesejahteraan jangka panjang petani lokal.
