Liputan6.com, Jakarta - Suasana peninjauan lahan cetak sawah di Desa Waninggap Kai, Distrik Semangga, Merauke Papua Selatan, Sabtu (4/7/2026), sempat diwarnai percakapan yang mengundang tawa. Namun, di balik candaan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan keresahannya.
Amran mengaku kerap diserang buzzer di media sosial yang menuding program cetak sawah pemerintah dijalankan secara paksa. Momen itu bermula ketika seorang petani Merauke, Yohanis Yandi, meminta pemerintah menambah program cetak sawah di kampungnya seluas 2.000 hektare.
Advertisement
“Saya ada masih mau tambah lagi 2.000 hektar lagi Pak,” kata Yohanis.
Mendengar permintaan itu, Amran langsung merespons dengan nada bercanda.
“Aku tambah, tapi dengan catatan kalau ada yang marah-marah di medsos langsung Bapak bicara,” ujar Amran.
Ia mengaku belakangan sering membaca tudingan di media sosial, terutama TikTok, yang menyebut program cetak sawah di Papua dilakukan secara paksa.
Menurut Amran, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal berbeda. Banyak petani yang meminta agar program diperluas karena telah merasakan manfaatnya.
Mendengar permintaan tersebut, Yohanis tanpa ragu menyatakan siap menjelaskan langsung kepada siapa pun yang meragukan program itu.
“Jadi kalau ada yang mau bicara datang di rumah saya. Saya 24 jam di rumah,” ujarnya.
Bagi Amran, jawaban spontan itu menjadi gambaran bahwa dukungan terhadap program datang dari masyarakat yang merasakan manfaatnya secara langsung.
Ia kemudian menegaskan, seluruh program cetak sawah dan optimalisasi lahan di Papua Selatan dibangun untuk masyarakat, khususnya putra-putri asli Papua, bukan untuk mengambil hak atas tanah mereka.
“Program ini milik rakyat, milik masyarakat putra daerah Papua. Jangan ada yang mengatasnamakan masyarakat mengatakan tidak setuju, karena faktanya setelah program berjalan pendapatan masyarakat naik hingga 300 persen. Bahkan sekarang masyarakat justru meminta tambahan cetak sawah,” tegasnya.
