Bisnis.com, MAKASSAR — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sebanyak 40.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) rampung dalam waktu dekat dan mulai beroperasi pada Oktober 2026 untuk menggerakkan perekonomian desa di seluruh Indonesia.
"Sekarang fokus kita selesaikan. Saya sudah rapat dengan badan dan seluruh kementerian terkait, fokus tahun ini untuk 40.000. Bahkan bisa sampai 36.000 lebih. Tapi, kita kemungkinan cadangkan sampai 40.000 tahun ini," ujar Zulhas kepada wartawan seusai menghadiri Pelantikan dan Rapat Koordinasi APDESI se-Sulawesi Selatan di Balai Prajurit Jenderal TNI M Yusuf, Makassar, dikutip dari Antara Sabtu (4/7/2026).
Zulhas menegaskan pemerintah memfokuskan penyelesaian pembangunan KDMP hingga September 2026 agar pada Oktober koperasi tersebut sudah dapat beroperasi dan melayani masyarakat.
"Fokus biar jalan, biar bagus, nanti tahun depan, kita lihat perkembangan seperti apa," ujarnya saat merespons penyesuaian target KDMP dari rencana awal sebanyak 80.000 koperasi.
Dalam sambutannya di hadapan para kepala desa, Zulhas mengatakan berbagai program bantuan pemerintah ke depan akan dipusatkan melalui KDMP agar lebih terintegrasi. Bantuan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga berbagai layanan kebutuhan masyarakat.
"Nanti PKH, bantuan alsintan dan semua kebutuhan pemerintah didrop ke kopdes. Dari kopdes membagikan ke masyarakat. Ada juga bayar listrik, telepon nanti bisa di kopdes. Yang subsidi pupuk, gas juga dijual di kopdes," ujarnya.
Baca Juga
- Pemerintah Percepat Perpres KopDes Merah Putih, Operasional Segera Dimulai
- Bekal Persiapan 30.000 Manajer KopDes Merah Putih sebelum Bertugas Awal Agustus
Selain menjadi pusat distribusi kebutuhan dan layanan, KDMP juga diproyeksikan menjadi offtaker atau pembeli langsung hasil produksi pertanian dan perkebunan masyarakat. Melalui skema tersebut, pemerintah ingin memastikan petani dan nelayan memperoleh harga yang layak.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengatakan operasional KDMP masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, termasuk terkait jumlah koperasi yang akan beroperasi.
"Kita tunggu arahan kementerian, semua diatur dan terpusat. Penetapan jumlah, pengurangan KDMP itu harus aturan pusat. Kita tunggu kriteria, bagaimana mengurangi itu, nanti kita lakukan sesuai arahan," ujarnya.
Untuk mendukung operasional KDMP, sebanyak 3.059 pengurus koperasi yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah terbentuk.
