Jakarta Resmi Jadi Kota Sinema, Pajak Film Dipotong 50 Persen, Netflix Siap Produksi

JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission (JFC).

Peluncuran JFC dilakukan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, di XXI Djakarta Theater, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Juni 2026.

Momentum tersebut menandai komitmen serius Pemprov DKI dalam menghadirkan iklim yang lebih kondusif bagi industri film dan audiovisual.

BACA JUGA:Aturan Ganjil Genap Jakarta Hari Ini 6 Juli 2026 di 25 Ruas Jalan, Awas Melanggar Kena Tilang

Menurut Rano, kehadiran JFC bukan sekadar lembaga baru, melainkan fondasi untuk membangun industri perfilman yang lebih terstruktur, profesional, dan berdaya saing.

JFC akan menjadi pusat layanan terpadu yang memudahkan pelaku industri memperoleh informasi, mengurus perizinan, berkoordinasi dengan berbagai pihak, hingga memenuhi kebutuhan produksi selama syuting di Jakarta.

"Kami ingin Jakarta menjadi kota sinema yang sesungguhnya. Dengan hadirnya JFC, seluruh kebutuhan produksi bisa difasilitasi dalam satu pintu," ujar Rano.

Tak berhenti di situ, Pemprov DKI juga mengembalikan insentif pajak tontonan film nasional sebesar 50 persen sebagai bentuk dukungan nyata kepada para pelaku industri.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya produksi sekaligus memberi ruang lebih besar bagi rumah produksi untuk menghadirkan karya-karya berkualitas.

BACA JUGA:Jadwal Layanan SIM Keliling di Jakarta dan Sekitarnya Hari Ini 6 Juli 2026, Jangan Lupa Perpanjang!

Insentif tersebut diwujudkan melalui pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen untuk film nasional.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026 dan merupakan hasil dialog antara Pemprov DKI dengan asosiasi produser serta Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI).

Rano menjelaskan, insentif pajak sebenarnya pernah diberlakukan, namun sempat terhenti karena kendala regulasi.

Kini, kebijakan itu dihadirkan kembali untuk membangkitkan semangat industri perfilman nasional.

"Pemprov DKI ingin para produser kembali bergairah. Dengan adanya pengembalian pajak ini, biaya produksi bisa ditekan dan potensi keuntungan meningkat," katanya.