jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (6/7) tentang surat Mendagri menguatkan posisi PPPK, pemda didesak mengajuka PPPK teknis dan paruh waktu, hingga Raja Juli tantang KPK. Simak selengkapnya!
1. Surat Mendagri Pertegas Posisi PPPK sebagai ASN, Sikap Pemda Bagaimana?
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Alhamdulillah, Surat Mendagri Terkait Gaji Sudah Terbit, PPPK dan P3K PW Aman
Surat Mendagri Nomor: 900.1/5044/SJ yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengatasnamakan Mendagri Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah yang tidak mampu membayarkan kebutuhan belanja pegawai ASN daerah melaporkan kepada pusat.
Laporan dimasukkan ke link yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dibatasi sampai Senin, 6 Juli 2027 pukul 12.00 WIB.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PermenPANRB 9 Tahun 2026 Terbit, Jadi Payung Hukum Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Honorer Bagaimana?
Ketua Forum PPPK Kabupaten Jember Susiyanto mengatakan surat Mendagri merupakan penegasan dan pedoman penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnya di Bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Uji Kompetensi GTT Jadi Pintu Masuk Honorer Bodong, BKN Menjawab Tegas, Semoga PPPK Tenang
Surat Mendagri Pertegas Posisi PPPK sebagai ASN, Sikap Pemda Bagaimana?
2. Respons Surat Mendagri, Fadlun Desak Pemda Ajukan PPPK Teknis & P3K PW Masuk Data
Terbitnya Surat Mendagri pada Minggu, 5 Juli 2026 disambut positif seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu (P3K PW).
Mereka gembira karena dengan pendataan pemerintah daerah yang tidak mampu membayarkan kebutuhan belanja pegawai ASN daerah, maka masalah gaji PPPK dan P3K PW teratasi.
"Kami mengapresiasi pemerintah pusat karena sudah menerbitkan Surat Mendagri, meskipun tenggat waktu pendataannya terakhir siang ini pukul 12.00 WIB,' kata Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah kepada JPNN, Senin (6/7).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Respons Surat Mendagri, Fadlun Desak Pemda Ajukan PPPK Teknis & P3K PW Masuk Data
3. Tak Gentar Kemenhut Diperiksa, Raja Juli Antoni Malah Tantang KPK Lakukan Hal Ini
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menghalang-halangi langkah KPK dalam mengusut borok tata kelola kehutanan.
Ia memastikan Kemenhut siap menyerahkan dokumen apa pun yang diperlukan demi menyapu bersih praktik korupsi di sektor tersebut.
"Sekali lagi apa yang dilakukan oleh KPK, kami apresiasi," kata Menhut Raja Juli Antoni di Jakarta, Senin.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Tak Gentar Kemenhut Diperiksa, Raja Juli Antoni Malah Tantang KPK Lakukan Hal Ini
4. Menhut Raja Juli Baru Lapor Gratifikasi Suhardiman Amby Setelah KPK Lakukan OTT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi pada Jumat (3/7) atau setelah lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan yang berujung Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby menyerahkan diri.
"Pada Jumat (3/7) pekan lalu, Menhut Raja Juli menyampaikan pelaporan penolakan gratifikasi ke KPK," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (6/7/2026).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Menhut Raja Juli Baru Lapor Gratifikasi Suhardiman Amby Setelah KPK Lakukan OTT
5. Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Warga Diimbau Hindari Kawasan Titik Kumpul Massa
Aparat kepolisian mengerahkan 700 personel untuk pengamanan aksi demo mahasiswa hari ini Senin 6 Juli 2026 di Jakarta.
Selain dari kalangan mahasiswa, juga ada aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat lainnya.
Sebanyak 700 personel kepolisian yang dikerahkan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta, Warga Diimbau Hindari Kawasan Titik Kumpul Massa
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: 7 Aspirasi P3K Sudah Dicatat Istana, soal Nasib PPPK dan Paruh Waktu? Tolong Buka Datanya
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
