JAKARTA, DISWAY.ID-- Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai maraknya kepala daerah yang terjerat korupsi harus menjadi bahan evaluasi bersama.
Menurutnya, fenomena tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak, tetapi perlu melibatkan penyelenggara pemilu, partai politik, hingga pemerintah.
BACA JUGA:Lalu Ahmad Zaini Terjaring OTT KPK, Akankah Nurul Adha Naik Jadi Bupati Lombok Barat?
"Ini fenomena kepala daerah yang, ini yang ke-17 kalau enggak salah, yang sudah di-OTT oleh KPK. Tentu ini harus menjadi evaluasi. Evaluasi itu untuk semua pihak yang terkait, dari mulai penyelenggara, partai politik, dan juga pemerintah," kata Saan di Kompleks Parlemen, Selasa, 21 Juli 2026.
Ia mengingatkan agar banyaknya kepala daerah yang tersandung korupsi tidak dijadikan alasan untuk melemahkan sistem demokrasi maupun pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
"Jangan sampai ketika ada fenomena seperti ini, sistem demokrasinya ini malah jadi masalah ke depannya," ujarnya.
BACA JUGA:Uang Ratusan Juta Rupiah Diamankan Saat OTT Bupati Lombok Barat LAZ, KPK: Proyek Pembangunan
Politikus Partai NasDem ini menilai alasan tingginya biaya politik yang kerap dikemukakan sebagai pemicu korupsi kepala daerah perlu dikaji lebih mendalam.
Menurutnya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus mengidentifikasi komponen biaya politik yang benar-benar membebani peserta Pilkada.
"Biaya-biaya politik yang selalu dijadikan alasan kepala daerah korupsi ini harus mulai disisir. Biaya yang paling mahal itu sebenarnya di bagian apa," katanya.
Meski demikian, ia menilai persoalan korupsi kepala daerah tidak semata-mata dipicu oleh mahalnya biaya politik. Faktor integritas, kredibilitas, dan komitmen pemimpin daerah juga menjadi penentu utama.
BACA JUGA:OTT Bupati Lombok Barat Diduga terkait Proyek Pemkab, KPK Amankan Swasta dan Barang Bukti
"Atau memang ini bukan soal biaya politik yang mahal, tapi lebih kepada soal integritas, soal kredibilitas, dan tentu juga komitmen dari kepala daerah untuk bisa menahan hasrat, menahan hawa nafsunya untuk menjadikan kekuasaan itu sumber rente," ujarnya.
Saan menegaskan kepala daerah harus menjadikan jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan sebagai sarana memperkaya diri.
"Jangan sampai kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah itu dijadikan sebagai alat rente untuk mencari pundi-pundi kekayaan. Kesadaran ini penting. Tentu dengan cara menjaga integritas, kredibilitas, dan komitmen kepala daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang clean and clear," pungkasnya.
