Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, memastikan pemerintah segera mengoperasionalkan lebih dari 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Operasional dapur dilakukan bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.
Zulhas mengatakan, ribuan SPPG tersebut saat ini berada dalam berbagai tahap pembangunan. Mulai dari yang telah selesai dibangun hingga yang progresnya masih sekitar 80%
"Yang banyak protes itu ada 13 ribu lebih karena sudah ada yang dibangun, ada yang sudah jadi, ada yang baru 80 persen," kata Zulhas.
Menurutnya, pemerintah akan membagi penyelesaian operasional dapur MBG menjadi dua tahap. Tahap pertama difokuskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan tingkat stunting tinggi seperti Papua Pegunungan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Yang daerah tertinggal, yang stuntingnya tinggi, itu prioritas," ujarnya.
Sementara sebagian besar SPPG yang termasuk wilayah 3T lainnya seperti di Pulau Jawa, Sumatera, dan wilayah lainnya membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 2 bulan.
"Sebagian kecil yang sangat penting seperti di Papua Pegunungan, NTT dan lain-lain kita selesaikan satu bulan. Sisanya kami akan pelajari, perlu waktu dua bulan," kata Zulhas.
Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan percepatan operasional SPPG dilakukan berdasarkan pemetaan daerah dengan angka stunting tinggi.
Ia menjelaskan BGN tengah fokus untuk memastikan seluruh SPPG yang dibuka memenuhi standar operasional. Mulai dari kesiapan fasilitas, kualitas menu, hingga sistem pelaksanaannya.
"Daerah yang angka stuntingnya tinggi akan kami prioritaskan. Kalau dapurnya sudah dibangun, segera kami operasionalkan. Yang penting semua beres, menunya bagus, sistemnya berjalan baik, sambil kita lanjutkan untuk wilayah lain yang memang membutuhkan sentuhan gizi," kata Sudaryono.
Selain mempercepat operasional SPPG, pemerintah juga akan mematangkan pelaksanaan program MBG sebelum 5 Agustus.
BGN bersama Kemenkes akan menyempurnakan target penerima manfaat dan standar gizi melalui pembahasan dengan para ahli gizi, mempercepat pembukaan SPPG yang siap beroperasi di wilayah prioritas, serta menyusun mekanisme evaluasi berbasis data dengan melibatkan lembaga riset dan perguruan tinggi.
