REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Indonesia mengecam keras penolakan rezim Israel terhadap peta jalan 15 poin yang bertujuan menerapkan rencana pemulihan komprehensif untuk Jalur Gaza. Pemerintah Indonesia menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk menggagalkan kesepakatan internasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyatakan bahwa pemerintah memandang peta jalan ini sebagai upaya kolektif global untuk memulihkan penghidupan rakyat Palestina di Gaza. "Kami mengecam setiap penolakan yang dapat menggagalkan upaya kolektif ini," tegas Mulachela dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Ia menekankan bahwa rencana komprehensif yang didukung oleh berbagai pihak internasional ini bertujuan untuk mengakhiri perang dan membangun stabilitas bagi bangsa Palestina serta kawasan yang lebih luas. Mulachela mencatat bahwa rencana pemulihan Gaza ini telah disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melalui Resolusi 2803, yang diadopsi pada November 2025.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
"Indonesia mendesak semua pihak untuk kembali pada prinsip-prinsip kepatuhan dan komitmen penuh untuk melaksanakan peta jalan tersebut," tambahnya.
Penolakan Israel dan Komitmen Hamas
Pada hari Minggu (9/8), pemimpin rezim Zionis, Benjamin Netanyahu, menyatakan penolakannya terhadap rencana pemulihan Gaza yang disusun oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Dewan Perdamaian (BoP). "Israel menolak dokumen 15 poin yang diterbitkan oleh Dewan Perdamaian untuk Gaza," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan video, seperti dikutip oleh media lokal Yedioth Ahronoth.
Ia menambahkan, "Pasukan Israel tidak akan mundur sampai Hamas sepenuhnya dilucuti."
Bertolak belakang dengan penolakan rezim Zionis, Hamas pada hari yang sama menegaskan komitmennya untuk mematuhi peta jalan tersebut dan melanjutkan fase kedua dari rencana perdamaian yang didukung AS. Dalam sebuah pernyataan, kelompok perlawanan Palestina itu menyatakan keseriusannya dalam "terlibat secara bertanggung jawab" dengan implementasi rencana 15 poin dan menetapkan jadwal yang jelas untuk pelaksanaannya.
Hamas menekankan bahwa proses tersebut juga harus membuka jalan bagi rekonstruksi Gaza dan memungkinkan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) untuk segera menjalankan wewenangnya.
