Jakarta, VIVA – Munculnya disparitas tajam antara hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait elektabilitas Presiden Prabowo Subianto dinilai membutuhkan pembacaan yang jernih. Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS), Dr. Tri Andika, menyoroti adanya perbedaan mendasar pada metodologi pengambilan data di kedua riset tersebut.
Dalam sepekan terakhir, PPI merilis tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo mencapai 65,4 persen, dengan elektabilitas Prabowo unggul di angka 31,6 persen. Di sisi lain, temuan SMRC menunjukkan anomali dengan menempatkan Dedi Mulyadi di posisi puncak sebesar 35,5 persen, sementara Prabowo merosot ke angka 9,8 persen.
Menanggapi fenomena tersebut, Tri Andika menilai temuan PPI mengenai tingginya kepuasan publik masih sangat rasional. Terlebih memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Prabowo, berbagai program bantuan sosial dinilai langsung menyentuh lapisan bawah di daerah.
"Di tengah gempuran opini publik, kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terbilang cukup tinggi dan masuk akal. Masyarakat di daerah merasakan langsung bantalan subsidi di tengah tekanan ekonomi global, mulai dari subsidi BBM Pertalite, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga program Sekolah Rakyat," kata Tri Andika dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10/2026).
Metode Tatap Muka vs Telepon
Lebih lanjut, Tri menggarisbawahi teknik wawancara yang digunakan kedua lembaga. Survei tatap muka langsung seperti yang diaplikasikan PPI dipandang memiliki tingkat keakuratan dan objektivitas yang lebih teruji dibanding metode jarak jauh.
Sebaliknya, survei SMRC tercatat dominan menggunakan wawancara sambungan telepon, yakni terhadap 1.013 dari total 1.213 responden.
"Survei berbasis telepon memiliki karakter tersendiri, terutama terkait tingkat respons (response rate), profil demografi responden, hingga kedalaman jawaban. Karakter ini tentu tidak selalu sebanding dengan wawancara tatap muka secara langsung," paparnya.
Penurunan 19 Poin Dinilai Tak Lazim
Tri juga menyoroti klaim SMRC terkait anjloknya elektabilitas petahana secara drastis. Berdasarkan data SMRC, elektabilitas Prabowo turun hampir 19 poin dalam kurun waktu sekitar empat bulan, dari 33,3 persen ke kisaran 14,5 persen.
Menurutnya, angka penurunan sedalam itu sangat tidak lazim terjadi pada seorang presiden petahana tanpa adanya peristiwa luar biasa (extraordinary event).
