Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan pihaknya mendorong penguatan sertifikasi halal untuk memacu produksi sekaligus utilisasi industri tableware yang saat ini stagnan di angka 50 persen.
Ketua Umum Asaki Edy Suyanto di Jakarta, Kamis menyampaikan kondisi stagnasi ini tidak lepas dari derasnya serbuan produk impor ilegal yang masuk tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) serta adanya dugaan praktik dumping dari sejumlah negara.
“Kami akan menghimbau lagi untuk mempercepat anggota-anggota industri tableware untuk melakukan sertifikasi halal di tahun 2026,” kata dia.
Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen, tetapi juga menjadi bentuk non-tariff barrier yang sah untuk memperkuat daya saing produk domestik.
“Karena salah satu importir terbesar adalah China, sertifikasi halal akan menjadi instrumen proteksi yang tepat dan legal bagi industri nasional,” ucapnya.
Ia menyampaikan pada penghujung tahun lalu, pihaknya bersama Kementerian Perdagangan berhasil menggagalkan peredaran produk tableware impor ilegal senilai Rp80 miliar di Surabaya, Jawa Timur. Produk-produk tersebut masuk tanpa SNI dan berpotensi merusak pasar domestik
Oleh karena itu, Asaki menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah untuk mempercepat sertifikasi halal bagi industri tableware pada 2026. Saat ini sudah terdapat tiga perusahaan yang memperoleh sertifikasi halal.
Selain sertifikasi halal dan penguatan SNI, industri tableware juga mendorong pemerintah untuk menetapkan pelabuhan masuk impor berada di luar Pulau Jawa. Kebijakan ini dinilai efektif menjadi hambatan non-tarif yang relevan mengingat karakteristik barang tableware yang mudah pecah (fragile).
“Keramik itu bulky dan berat, ongkos angkutnya mahal. Tableware lebih rentan pecah, sehingga penetapan pelabuhan masuk di luar Jawa akan menjadi non-tariff barrier yang tepat tanpa melanggar aturan perdagangan,” tegasnya.
Adapun dari catatan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2024, industri keramik dan tableware dalam negeri tercatat memiliki kapasitas terpasang mencapai 250 ribu ton dengan tingkat utilisasi sekitar 52 persen dan pangsa pasar domestik 78 persen.
Sepanjang tahun yang sama, ekspor produk keramik-tableware mencapai 13 ribu ton atau sekitar 10 persen dari total produksi, dengan nilai sekitar 68 juta dolar AS. Amerika Serikat, China, dan Inggris tercatat sebagai tiga negara tujuan ekspor utama.
Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta kepada pelaku usaha untuk melaporkan kepada dirinya apabila di lapangan telah terjadi masuknya praktik barang impor tidak ber-SNI.
"Saya minta kepada Asaki tolong laporkan kalau ada praktik-praktik yang tidak sesuai aturan atau melanggar kebijakan negara," kata Menperin Agus.
Baca juga: Asaki sebut kewajiban SNI pacu utilisasi industri keramik
Baca juga: Kemenperin kawal pelaksanaan SNI hingga P3DN, jaga industri keramik
Baca juga: Kemenperin dorong industri keramik tingkatkan standar produksi
Ketua Umum Asaki Edy Suyanto di Jakarta, Kamis menyampaikan kondisi stagnasi ini tidak lepas dari derasnya serbuan produk impor ilegal yang masuk tanpa Standar Nasional Indonesia (SNI) serta adanya dugaan praktik dumping dari sejumlah negara.
“Kami akan menghimbau lagi untuk mempercepat anggota-anggota industri tableware untuk melakukan sertifikasi halal di tahun 2026,” kata dia.
Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen, tetapi juga menjadi bentuk non-tariff barrier yang sah untuk memperkuat daya saing produk domestik.
“Karena salah satu importir terbesar adalah China, sertifikasi halal akan menjadi instrumen proteksi yang tepat dan legal bagi industri nasional,” ucapnya.
Ia menyampaikan pada penghujung tahun lalu, pihaknya bersama Kementerian Perdagangan berhasil menggagalkan peredaran produk tableware impor ilegal senilai Rp80 miliar di Surabaya, Jawa Timur. Produk-produk tersebut masuk tanpa SNI dan berpotensi merusak pasar domestik
Oleh karena itu, Asaki menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah untuk mempercepat sertifikasi halal bagi industri tableware pada 2026. Saat ini sudah terdapat tiga perusahaan yang memperoleh sertifikasi halal.
Selain sertifikasi halal dan penguatan SNI, industri tableware juga mendorong pemerintah untuk menetapkan pelabuhan masuk impor berada di luar Pulau Jawa. Kebijakan ini dinilai efektif menjadi hambatan non-tarif yang relevan mengingat karakteristik barang tableware yang mudah pecah (fragile).
“Keramik itu bulky dan berat, ongkos angkutnya mahal. Tableware lebih rentan pecah, sehingga penetapan pelabuhan masuk di luar Jawa akan menjadi non-tariff barrier yang tepat tanpa melanggar aturan perdagangan,” tegasnya.
Adapun dari catatan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2024, industri keramik dan tableware dalam negeri tercatat memiliki kapasitas terpasang mencapai 250 ribu ton dengan tingkat utilisasi sekitar 52 persen dan pangsa pasar domestik 78 persen.
Sepanjang tahun yang sama, ekspor produk keramik-tableware mencapai 13 ribu ton atau sekitar 10 persen dari total produksi, dengan nilai sekitar 68 juta dolar AS. Amerika Serikat, China, dan Inggris tercatat sebagai tiga negara tujuan ekspor utama.
Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta kepada pelaku usaha untuk melaporkan kepada dirinya apabila di lapangan telah terjadi masuknya praktik barang impor tidak ber-SNI.
"Saya minta kepada Asaki tolong laporkan kalau ada praktik-praktik yang tidak sesuai aturan atau melanggar kebijakan negara," kata Menperin Agus.
Baca juga: Asaki sebut kewajiban SNI pacu utilisasi industri keramik
Baca juga: Kemenperin kawal pelaksanaan SNI hingga P3DN, jaga industri keramik
Baca juga: Kemenperin dorong industri keramik tingkatkan standar produksi
