Tangerang: Menteri Desa Yandri Susanto, meminta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) untuk mengoptimalkan perannya sebagai pengawas dalam pengelolaan dana desa. Pengawasan ini diharapkan dapat memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawaban setiap rupiah anggaran yang dikelola desa.
“ABPEDNAS diharapkan bisa menjadi gerakan moral dan konstitusional dalam mengawasi pengelolaan dana desa,” ujar Yandri Susanto dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ABPEDNAS di Hotel Anara Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat, 12 Desember 2025.
Yandri mengungkapkan, saat ini Kementerian Desa bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun aturan teknis penggunaan dana desa. Aturan tersebut dirancang dalam empat tahap melalui Surat Edaran Bersama (SEB) untuk melengkapi Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 81.
“Misalkan, kalau ada penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum terpakai, bisa dipakai untuk kegiatan yang belum terpenuhi. Kalau ada sisa anggaran masih bisa dialihkan. Kemudian, kalau ada sisa anggaran masih bisa digunakan,” jelas Yandri.
Baca Juga :
Mendes Izinkan Dana Desa Digunakan untuk Pemulihan Pascabencana
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ABPEDNAS, Indra Utama, menyatakan kesiapan organisasinya untuk mengawal program-program strategis nasional yang menyentuh desa. Program tersebut antara lain pengembangan koperasi desa, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga target 3 juta rumah layak huni.
“Jadi, teman di desa seluruh Indonesia yang anggotanya per desa 7-9 orang, akan kita berdayakan untuk mengawasi dana desa. Kita akan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, hingga Kejaksaan Agung,” jelas Indra Utama.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan Kejaksaan akan memperkuat fungsi pengawasan, terutama untuk memastikan kepala desa memaksimalkan penggunaan anggaran dan program berjalan sesuai rencana.
Ilustrasi. Foto: dok MI.
