Prabowo Perintahkan Menhut Evaluasi Total Tata Kelola Hutan Nasional

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mengevaluasi total tata kelola hutan nasional. Hal ini menjadi bagian dari upaya perbaikan struktural sektor kehutanan menyusul berbagai bencana ekologis di sejumlah wilayah.

“Terkait perbaikan struktural, ini sangat penting sekali. Pak Presiden memberikan persetujuan dan arahan kepada kami untuk membuat tata kelola perhutanan yang jauh lebih baik. Forest governance harus diperbaiki,” ujar Raja Juli Antoni, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025.

Menhut Raja Juli menilai lemahnya tata kelola kehutanan selama ini berkontribusi pada dampak lingkungan yang serius. Sebagai solusi, pihaknya mengusulkan pembentukan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kehutanan di setiap provinsi.

"Salah satu yang menjadi masalah utama kehutanan sehingga sekarang memiliki dampak yang sangat buruk, di tiga provinsi yang terdampak banjir misalkan. Kalau kita mau jujur, rentang kendali antara kementerian dengan UPT-UPT yang ada di bawah itu sangat jauh sekali," kata Raja Antoni.
  Baca Juga:  Manut Perintah Presiden, Menhut Raja Pastikan Bakal Tindak Tegas PBPH Nakal
Dengan adanya kakanwil, lanjut Raja Juli, pelaksanaan kebijakan kehutanan di daerah akan lebih efektif. Dia menambahkan perubahan struktur tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian PAN-RB dan Menteri Sekretaris Negara.

“Insyaallah akan kita lakukan, tentu dengan pembahasan detail bersama Menpan RB dan Pak Mensesneg,” tutur Raja Juli.

Selain pembenahan struktur, Presiden Prabowo memerintahkan peningkatan signifikan jumlah polisi kehutanan. Raja Juli mencontohkan kondisi di Aceh yang memiliki hutan seluas 3,5 juta hektare, namun hanya dijaga sekitar 32 polisi hutan.

“Pak Presiden langsung meminta kepada saya untuk melipat-gandakan jumlah polisi hutan agar illegal logging yang merusak hutan kita bisa segera diatasi,” ujar Raja Juli Antoni.