Pemerintah Aceh Undang UNDP dan UNICEF Agar Lebih Cepat Pemulihan Dampak Bencana Banjir

BENCANA banjir bandang meluluhlantakkan kawasan Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, telah menjadi beban besar yang sulit dan lama untuk bangkit kembali. Apalagi musibah besar itu telah menewaskan ribuan orang, menghancurkan puluhan ribu rumah, melumpuhkan transpotasi darat dan merusakkan sistem komunikasi jarak jauh. 

Berpijak dari keadaan sulit itulah, Pemerintah Aceh memilih harus membuka diri dan menyurati lembaga UNDP dan UNICEF untuk membantu mengeluarkan diri dari kesulitan ini. Dua lembaga dibawah PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) itu diharapkan dapat membantu mengeluarkan provinsi paling ujung barat Indonesia itu dari keterpurukan  dan luluh lantak. 

"Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2024, seperti UNDP dan UNICEF" kata Jurubicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Senin (15/12).

Baca juga : DPR: Permintaan Bantuan ke PBB oleh Aceh bukan untuk Menyudutkan Pemerintah Pusat

Lalu pemerintah Aceh juga telah meminta keterlibatan beberapa lembaga internasional. Sekarang ada 77 lembaga dan miliki 1.960 relawannya dalam rangka pemulihan Aceh. Semuanya tercatat pada desk  BNPB di posko bencana Aceh. 

Dikatakannya, di antara lembaga yang sudah masuk dalam desk BNPB untuk Aceh adalah Save Dhe Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mantan Makasar, Relawan Nusantara, Barnas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutamyoe dan beberapa lainnya. 

Lembaga dan relawat tersebut diharapkan bisa membantu dan memperkuat pemulihan keadaan darurat yang sedang dilakukan di lapangan. Terutama perkerjaan yang kini dilaksanakan pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BPBA dan Basarnas. Lalu pekerjaan Merantau Kabupaten/Kota, Ormas/OKP secara mandiri dan masyarakat Aceh. 

Baca juga : PBNU Kerahkan Relawan dan Logistik untuk Bencana di Sumatra

Sebelumnya berbagai kalangan, tokoh, Aceh dan organisasi setingkat mendesak pemerintah Prabowo untuk segera meningkatkan status bencana bsnjir di Sumatera itu menjadi Bencana Nasional. Tidak sedikit yang merasa kecewa karena pemerintah dianggap korang respon sehingga kondisi dilapangan tidak tertangani sangat lambat seperti tidak serius. 

Misalnya sudah memasuki pekan ke tiga jaringan listrik dan jaringan internet saja belum pulih. Ditambah lagi ancaman kelaparan  di lokasi-lokasi banjir, kelangkaan bahan pokok, ketiadaan gas elpiji, krisis BBM, tidak ada air bersih hingga banyak korban hilang belum berhasil ditemukan. 

Teuku Kamaruzzaman, mantan Sekretaris Bandan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) bencana tsunami Aceh-Nias mengatakan, jutaan masyarakat terdampak banjir bertahan hidup berganti pekan masih dalam kegelapan malam tidak ada listrik dan terputus jaringan internet. 

Kondisi dikianurut mantan juru runding GAM itu menyerupai "kembali ke zaman purba".

Akibat dari kondisi tersebut peralatan masyarakat seperti gawai, komputer, mesin cuci, televisi, pendingin ruangan, hingga lemari es tidak bisa difungsikan. 

Lebih parahnya lagi berjuang di hari-hari paskabanjir rasanya laksana tidak ada kehadiran pemerintah di lokasi-llokasi bencana. Para masyarakat korban yang keluarganya meninggal dan rumah nya hancur seperti hidup di tidak bernegara. (H-1)