Penulis: Nirmala Hanifah
TVRINews, Jakarta
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai saat ini terus mengoptimalkan penanganan darurat pascabencana di Provinsi Aceh. Dimana, sejumlah upaya difokuskan pada distribusi logistik, percepatan pemulihan infrastruktur vital, serta perencanaan hunian sementara bagi warga terdampak.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa hingga Rabu, 17 Desember 2025 siang ini, distribusi bantuan logistik ke wilayah terdampak di Aceh masih berlangsung secara intensif melalui jalur udara dan darat.
“Hingga pukul 14.00 WIB, telah dilakukan 12 sortie pengiriman logistik melalui jalur udara dan dua sortie pengiriman darat menggunakan truk bermuatan satu ton,” jelasnya.
Total bantuan logistik yang disalurkan ke Aceh pada hari ini lanjutnya, mencapai 20,6 ton yang seluruhnya diberangkatkan dari Lanud Iskandar Muda.
“Selain logistik, pemulihan akses transportasi menjadi perhatian utama. Salah satu titik krusial, yakni Jembatan Teupin Reudeup atau Awe Geutah, hampir rampung dikerjakan. Progres pembangunan jembatan tersebut telah mencapai 98 persen dan ditargetkan dapat difungsikan pada 18 Desember,” ungkapnya
Tak hanya itu, ia menerangkan jika jembatan ini memiliki peran strategis karena menjadi jalur alternatif penghubung Bireuen–Lhokseumawe.
“Jika sudah beroperasi, akses ini diharapkan dapat memperlancar pergerakan masyarakat, distribusi barang, serta mobilisasi alat berat ke wilayah pedalaman, termasuk ke arah Aceh Tengah,” kata dia
Sementara itu, Jembatan Teupin Mane dilaporkan telah berfungsi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun Jembatan Kutablang yang merupakan jalur utama Bireuen–Lhokseumawe saat ini masih dalam tahap pengerjaan dengan progres mencapai 50,9 persen.
“Selama masa perbaikan, arus lalu lintas akan dialihkan melalui jalur Awe Geutah,” imbuhnya
Di sisi lain, BNPB bersama pemerintah daerah mulai mengintensifkan perencanaan hunian sementara (huntara). Progres pembangunan huntara di Aceh terus diperbarui setiap hari dan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kabupaten.
“Di Kabupaten Aceh Tamiang, meskipun fokus utama masih pada penanganan darurat, pemerintah daerah telah memulai pendataan warga terdampak secara by name by address,” ujarnya
Pendataan ini menjadi dasar penting untuk menentukan kebutuhan hunian sementara maupun hunian tetap ke depan.
“Pendataan ini penting agar masyarakat yang masih tinggal di tenda atau mengungsi secara mandiri dapat segera mendapatkan solusi hunian yang tepat,” ujar Abdul Muhari.
Sementara itu, perkembangan signifikan juga terjadi di Kabupaten Pidie. Sebanyak 12 unit hunian sementara telah mulai dibangun di Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, dengan menggunakan dana Biaya Tak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Pidie.
BNPB menegaskan bahwa pembangunan huntara akan terus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, seiring dengan dinamika kondisi warga terdampak dan hasil pendataan lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Editor: Redaktur TVRINews
