Pemerintah mulai merealisasikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pembangunan huntara dilakukan bertahap di beberapa kabupaten dan kota. Di Kabupaten Pesisir Selatan, huntara dibangun di Jorong Taratak Teleng, Nagari Puluik-Puluik. Saat ini, proyek tersebut masih berada pada tahap persiapan dengan fokus pada pematangan lahan.
“Saat ini proses pematangan lahan. Tahap I alokasi untuk 73 kepala keluarga,” tulis BNPB dalam laporannya, Rabu (17/12).
Sementara itu, pembangunan huntara di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dimulai sejak 15 Desember 2025. Huntara dibangun dalam format kopel atau barak sebagai solusi hunian sementara bagi warga terdampak.
“Tahap I telah dimulai sebanyak 60 kepala keluarga, yaitu unit dalam format kopel atau barak. Kapasitas dalam satu kopel atau barak sebanyak lima unit, sehingga target pembangunan tahap awal sebanyak 12 kopel atau barak,” lanjut laporan BNPB.
Pembangunan huntara juga direncanakan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Kedua wilayah tersebut saat ini masih berada pada tahap pematangan lahan. BNPB mencatat alat berat, material, serta personel TNI telah disiagakan untuk mendukung percepatan pekerjaan.
“Pelaksanaan dimulai tanggal 15 Desember 2025. Alat berat, material, dan personel TNI telah berada di lokasi,” detailnya.
Untuk Kota Padang, usulan pembangunan huntara masih dalam proses penyusunan. Sebagian warga terdampak sementara ini ditempatkan di rumah susun Kampung Nelayan, Kecamatan Koto Tangah.
Khusus di Kabupaten Lima Puluh Kota, progres fisik pembangunan huntara terus berjalan. Hingga 17 Desember 2025, pembersihan lahan telah mencapai sekitar 4.700 meter persegi atau sekitar 75% dari total lahan yang dapat dimatangkan. BNPB juga mencatat pemasangan bouplank lantai telah dilakukan pada dua barak, sementara satu barak lainnya memasuki tahap pengecoran lantai dengan progres sekitar 90%.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan huntara di Kabupaten Lima Puluh Kota melibatkan personel lintas satuan secara terpadu, terdiri atas 40 personel Kodim, 25 personel Yonif 131/Brs, serta 20 personel Zipur untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana.
