Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Infrawil) mengatakan mayoritas pabrikan mobil listrik global membangun basis produksi di Indonesia, sebagai komitmen investasi setelah mendapatkan insentif impor kendaraan utuh atau Completely Built Up (CBU) selama 2 tahun terakhir.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrawil, Rachmat Kaimuddin, mengatakan pemerintah tidak akan melanjutkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) 15 persen dan pembebasan bea masuk untuk impor CBU pada tahun 2026. Kebijakan tersebut tercantum dalam PMK 135/2024.
"Apa yang kita berikan, PPNBM yang sedianya 15 persen, itu kita buat menjadi 0, jadi ditanggung pemerintah 15. Kemudian, bebas bea masuk juga, tapi ini khusus untuk pabrikan-pabrikan yang berkomitmen untuk membuat produksi di Indonesia," katanya saat diskusi publik, Kamis (18/12).
Selain itu, pemerintah juga tidak melanjutkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 10 persen untuk pabrikan yang mengimpor Completely Knocked Down (CKD) dan telah memenuhi TKDN 40 persen, dalam PMK 12/2025.
Sejauh ini, produsen yang sudah memenuhi syarat TKDN dan mengimpor CKD adalah Hyundai, Wulling, Chery, Polytron, NETA, dan MG. Produsen tersebut mencakup 28 persen pangsa pasar (market share) di Indonesia.
Sementara produsen mobil listrik yang masih mengimpor CBU hingga saat ini yakni Geely, BYD, Vinfast, GWM, AION, VW, XPENG, Citroen, Maxus, BMW, Mercedes Benz, dan Volvo, mencakup 72 persen pangsa pasar di Indonesia.
Hanya saja, Rachmat menyebutkan pada dasarnya pemerintah memberikan insentif kepada pabrikan mobil listrik dalam 3 lapisan. Selain insentif yang akan berakhir pada tahun ini, masih ada insentif jangka menengah yakni melalui PP 74 Tahun 2021 berupa pembebasan PPnBM untuk mobil listrik yang sudah memenuhi syarat TKDN. Jika tidak ada perubahan, aturan ini berlaku hingga 2031.
Kemudian insentif jangka panjang melalui UU No 1 Tahun 2022, berupa pengecualian kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan dari objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Mayoritas Pabrikan akan Produksi di IndonesiaDengan berbagai insentif yang masih akan terus berlaku tersebut, Rachmat menyebutkan mayoritas produsen mobil listrik akan tetap mendapatkan pembebasan PPnBM, PKB, dan BBNKB.
Namun syaratnya, mereka harus berkomitmen investasi di Indonesia, termasuk membangun basis produksi atau perakitan, sehingga ke depannya mereka hanya akan mengimpor komponen alias Completely Knocked Down (CKD).
"Apa syaratnya? Dia harus produksi sebesar yang dia impor dalam 2 tahun sampai akhir 2027. Dia harus kasih bank guarantee sebesar PPNBM dan bea masuk. Kalau enggak, nanti dia akan kita denda prorata dengan komitmen mereka," jelas Rachmat.
Adapun pabrikan yang mendapatkan insentif CBU selama dua tahun dan berkomitmen memproduksi di dalam negeri adalah Geely, BYD, Vinfast, GWM, AION, VW, XPENG, Citroen, dan Maxus.
Dengan demikian, total akan ada 15 pabrikan mobil listrik yang mendirikan basis produksi di Indonesia mulai tahun depan dengan pangsa pasar mencapai 98 persen, yaitu Hyundai, Wulling, Chery, Polytron, NETA, MG, Geely, BYD, Vinfast, GWM, AION, VW, XPENG, Citroen, dan Maxus.
Sementara itu, BMW, Mercedes Benz, dan Volvo akan tetap mengimpor CBU. Produsen tersebut akan dikenakan bea masuk 0-50 persen, PPN 12 persen, dan PPnBM 15 persen pada tahun depan.
"Nanti di tahun 2026, 98 persen mobil ini, Ceteris Paribus misalnya penjualannya sama persis sama sampai Oktober 2025, 98 persen akan jadi CKD. Jadi harusnya, kalau ditanya, yang naik, mungkin hanya sebagian kecil, minoritas. Yang lain harganya harusnya sama," tandas Rachmat.
