FAJAR, JAKARTA – DPD Real Estat Indonesia (REI) Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen menyuarakan berbagai isu strategi dalam Rapat Koordinasi DPP–DPD REI se-Indonesia yang dipimpin Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, didampingi Sekretaris Jenderal serta jajaran Wakil Ketua Umum DPP REI. Rapat yang dihadiri perwakilan 24 DPD REI tersebut berlangsung di Sekretariat DPP REI, Kamis, 18 Desember 2025.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menegaskan bahwa berbagai kendala pembiayaan perbankan yang dihadapi anggota di daerah, termasuk Sulawesi Selatan, menjadi agenda serius DPP REI dan akan langsung ditindaklanjuti ke tingkat nasional.
“Seluruh persoalan pembiayaan perbankan yang disampaikan DPD akan kami sampaikan langsung kepada Direktur Utama Bank BTN malam ini. Ini bagian dari komitmen DPP REI untuk memastikan program perumahan nasional berjalan dan anggota mendapatkan kepastian usaha,” tegas Joko Suranto.
Selain pembiayaan, rapat juga membahas penyelesaian Lahan Siap Bangun (LSD). DPP REI meminta seluruh anggota melengkapi data lokasi dan peta lahan untuk diajukan dalam proses cleansing di tingkat daerah dan pusat, dengan ketentuan lahan berada di zona permukiman, telah memiliki KKPR, serta bukan merupakan sawah produktif irigasi teknis.
Sementara itu, Ketua DPD REI Sulawesi Selatan, Mahmud Lambang, menyampaikan bahwa persoalan LSD, termasuk SLD, LP2B, dan LBS, menjadi hambatan serius bagi pengembang di Sulsel, khususnya mereka yang telah berinvestasi sejak beberapa tahun lalu.
“Banyak anggota kami di Sulawesi Selatan yang sudah terlanjur berinvestasi dan pada saat itu telah mengantongi izin prinsip. Namun kini terkendala status lahan seperti LP2B dan LBS. Ini perlu solusi kebijakan yang adil agar investasi yang sudah berjalan tidak terhenti,” ujar Mahmud Lambang.
Selain persoalan lahan, DPD REI Sulsel juga menyoroti masalah SLIK calon end user, khususnya pembeli rumah MBR yang terdampak catatan kredit akibat penggunaan pay later dan pembiayaan online.
Sekretaris DPD REI Sulsel, Khoiruman, menambahkan bahwa permasalahan ini terjadi hampir di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun daerah, dan berdampak langsung pada serapan KPR.
“Banyak calon pembeli MBR sebenarnya mampu, namun gagal mengakses KPR karena SLIK terdampak pay later dan pembiayaan online. Ini menjadi persoalan serius yang perlu perhatian bersama OJK dan perbankan,” jelas Khoiruman.
Khoiruman juga mengungkapkan keluhan anggota terkait proses perizinan yang dinilai semakin kompleks, khususnya dalam pengurusan OSS, PKKPR, dan PBG.
“Masih banyak anggota yang belum familiar dengan sistem OSS dan PKKPR, ditambah banyaknya ruang input pada PBG yang menimbulkan kerumitan. Ini menjadi keluhan utama anggota yang kami minta agar diperjuangkan DPP REI kepada pihak terkait,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan komitmen seluruh jajaran DPP dan DPD REI untuk terus memperkuat soliditas organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada anggota demi kemajuan usaha bersama sektor properti nasional. (*)
