Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan mendesak pemerintah melakukan pendataan dan pemetaan rinci terhadap wilayah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, guna mencegah bencana serupa terulang di masa mendatang.
Hal tersebut disampaikan Megawati saat memberikan arahan dalam seminar Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban yang digelar Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
“Apa yang terjadi sekarang harus dicatat dengan baik. Daerah mana saja yang terdampak harus dipetakan. Jangan setelah bersih, kita lalu lupa,” tegas Megawati.
Presiden ke-5 RI itu juga menekankan pentingnya peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mitigasi bencana, terutama dalam penyediaan data cuaca dan pemetaan wilayah rawan.
“BMKG itu sangat penting. Kita ini negara kepulauan, bukan negara benua. Kondisinya sangat dinamis, jadi mitigasi harus diperketat,” ujar Megawati.
Megawati bahkan menyinggung sejarah penguatan BMKG pada masa kepemimpinannya, karena menyadari pentingnya lembaga tersebut dalam menghadapi potensi bencana alam di Indonesia.
Terkait penyaluran bantuan untuk korban bencana, Megawati menegaskan bahwa PDIP memilih menyalurkan bantuan dalam bentuk barang atau in natura, bukan uang tunai.
“Saya tidak akan memberikan uang. Dalam kondisi bencana, uang mau dipakai untuk apa? Yang dibutuhkan adalah barang,” katanya.
Ia menjelaskan, bantuan telah didata dan dihimpun oleh struktur partai untuk kemudian disalurkan secara terkoordinasi di daerah terdampak.
“Penanggung jawabnya adalah Ketua DPC setempat. Bantuan yang disiapkan mulai dari beras, minyak goreng, telur, ikan asin, mi instan, gas LPG, genset, sampai baju harian dan peralatan masak,” jelas Megawati.
Menurutnya, penyaluran bantuan secara terkoordinasi penting agar tepat sasaran dan benar-benar membantu kebutuhan dasar masyarakat korban bencana.(faz/iss)
