Bupati Bekasi Terjaring OTT, Andreas PDIP Harapkan KPK Tak Jadi Alat Politik

jpnn.com
2 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa adil dalam mengusut perkara rasuah.

Hal demikian dikatakan Andreas demi menanggapi kabar Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang tertangkap dalam OTT KPK.

BACA JUGA: Kena OTT KPK, Bupati Bekasi Ade Kuswara Masih Diperiksa Intensif

Menurutnya, KPK wajib menerapkan prinsip keadilan dan tidak boleh menjadi alat politik di bidang penegakan hukum.

"Berharap dan selalu memperhatikan agar KPK juga sebagai lembaga penegak hukum berlaku adil, tidak tebang pilih dan tidak menjadi alat politik," ujarnya kepada awak media, Jumat (19/12).

BACA JUGA: KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam Operasi Tangkap Tangan

Sebab, kata Andreas, saat ini masyarakat memantau sejumlah kasus besar di KPK tidak kunjung ditindaklanjuti. 

"Masyarakat pun tahu dan melihat banyak indikasi kasus-kasus yang lebih besar yang seharusnya ditindaklanjuti, tetapi didiamkan, bahkan lenyap begitu saja," katanya.

BACA JUGA: KPK Bergerak ke Kabupaten Bekasi, 10 Orang di-OTT, Siapa?

Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang juga kader PDIP, dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/12) kemarin.

KPK pun menyegel ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, pada Kamis (18/12) malam sekitar pukul 19.00 WIB. 

Penyegelan dilakukan oleh tiga orang penyidik KPK yang datang langsung ke Gedung Bupati Bekasi. 

Seorang petugas sekuriti Gedung Bupati Bekasi mengatakan, ketiga penyidik tersebut mengenakan masker dan menunjukkan identitas resmi dari KPK saat memasuki gedung. (ast/jpnn)


Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Jaksa Geledah Kantor PT HWR & ESDM Sulut Terkait Dugaan Korupsi Tambang
• 4 jam lalujpnn.com
thumb
Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak Ditertibkan oleh Gubernur Maluku
• 21 jam lalutvonenews.com
thumb
Komisi Informasi DKI Jakarta Kembali Gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Balai Kota
• 19 jam lalupantau.com
thumb
Lawan Putusan PTUN, PB IKA PMII Banding Hingga Laporkan Hakim ke Bawas MA dan KY
• 8 jam laluviva.co.id
thumb
Panglima TNI: 32 Jembatan Bailey Disiapkan di Tiga Provinsi di Sumatera
• 19 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.