Komisi V DPR : Kebijakan WFA Dinilai Efektif Urai Kepadatan Mudik Nataru 2026

Penulis: Ricardo Julio

TVRINews, Jakarta

Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menilai kebijakan Work From Anywhere (WFA) saat masa mudik Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru) menjadi solusi efektif untuk memecah puncak arus mudik sehingga lalu lintas lebih lancar. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta.

Danang menjelaskan, penerapan WFA memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik. Dengan adanya kelonggaran waktu tersebut, penumpukan kendaraan pada hari-hari tertentu dapat dihindari.

Ia menilai kondisi tersebut berdampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas, terutama di jalur-jalur utama mudik darat, laut, maupun udara. Menurutnya, kebijakan WFA sebelumnya telah terbukti mampu mengurangi kepadatan arus mudik, khususnya saat periode Lebaran.

"WFA sudah terbukti berhasil mengurangi kepadatan arus mudik saat lebaran lalu," ungkap Danang dalam keterangannya dikutip , Sabtu 20 Desember 2025.

Danang menambahkan, penerapan WFA pada masa Nataru berpotensi memecah puncak arus mudik karena masyarakat tidak terfokus melakukan perjalanan pada satu atau dua hari tertentu. Dengan demikian, arus lalu lintas dapat terdistribusi lebih merata.

"Kebijakan WFA saat Nataru bisa memecah puncak arus mudik. Dengan waktu perjalanan yang lebih fleksibel, masyarakat tidak menumpuk di satu atau dua hari tertentu, sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan potensi jumlah pergerakan masyarakat selama Nataru diperkirakan mencapai 119,5 juta orang. Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu juga menjelaskan bahwa pemerintah berencana kembali menerapkan kebijakan WFA pada 29 hingga 31 Desember 2025.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan manajemen transportasi sekaligus mengurangi kepadatan di berbagai simpul perjalanan selama libur akhir tahun.

Danang turut mengapresiasi langkah pemerintah yang telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PANRB, Polri, serta pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan WFA berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.

“Koordinasi lintas kementerian ini sangat penting agar pelaksanaan WFA tetap berjalan seimbang antara kelancaran mudik dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Sebagai mitra kerja di sektor infrastruktur dan transportasi, Komisi V DPR RI, lanjut Danang, akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan WFA dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong mudik Nataru yang aman, nyaman, dan lancar.

Editor: Redaktur TVRINews