Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disebut menjadi pelopor penyediaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis produksi lokal yang bersumber langsung dari petani. Skema tersebut dijalankan melalui pemanfaatan Tanah Kalurahan dalam program Lumbung Mataraman.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, saat melakukan kunjungan kerja ke DIY, Selasa (23/12). Menurutnya, model yang dikembangkan DIY memiliki potensi untuk direplikasi di daerah lain.
“Nanti saya akan sosialisasi. Saya akan sampaikan bahwa DIY ini sudah mempelopori di mana desa ini yang disiapkan,” kata Nanik kepada awak media usai pertemuannya dengan Gubernur DIY di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Selasa (23/12).
“Tanah di desa pasti itu ada yang idle kan, nah itu mungkin malah bengkok kalau perlu seperti itu. Bisa ditanamin dan menanam masyarakat yang tidak punya sawah,” sambungnya.
Nanik menilai, langkah tersebut juga menjawab kekhawatiran BGN terkait potensi inflasi dan keterbatasan bahan baku ketika dapur-dapur penyedia MBG telah beroperasi secara penuh.
“Kalau di Jogja kan baru operasional 50 persen. Kalau sudah sekitar 320 itu khawatirnya terjadi inflasi dan kekurangan bahan baku dan Alhamdulillah luar biasa ternyata Ngarsa Dalem sudah menyiapkan program Lumbung Mataraman,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, kebijakan tersebut diambil untuk memastikan rantai pasok MBG tidak bergantung pada pasar umum, melainkan langsung dari petani melalui skema kelembagaan yang terpisah.
“Jadi karena keputusan kami sekarang Koperasi Merah Putih itu berdiri sendiri, Lumbung Mataram berdiri sendiri. Sehingga dengan demikian kami punya kepastian bagaimana mengembangkan Koperasi Merah Putih maupun Lumbung Mataram. Harapan saya ini bisa sebagian besar bisa supply pada kebutuhan-kebutuhan untuk makan gratis,” ujar Sultan HB X.
Ia berharap seluruh kebutuhan pangan, seperti sayuran dan hasil pertanian lainnya, tidak lagi dipenuhi dari pasar, melainkan langsung dari petani. Menurutnya, pola tersebut menjadi instrumen penting untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa.
“Jadi semua harapan saya sayur dan sebagainya bukan belanja di pasar tapi pada petani langsung. Sehingga dengan pola-pola seperti ini masyarakat yang di desa itu bisa menambah penghasilan,” lanjutnya.
