FAJAR, PALOPO – Suasana panas membayangi pembukaan Musyawarah Provinsi (Musyprov) I Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Sulawesi Selatan yang digelar di Kota Palopo, 27-28 Desember 2025.
Ketua PORDI Makassar, Amirullah, secara terbuka melontarkan kritik keras terkait belum diserahkannya dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh pengurus provinsi.
Ironisnya, hingga saat delegasi PORDI Makassar melakukan registrasi peserta pada hari pertama, Sabtu (27/12/2025), dokumen penting tersebut belum juga diterima oleh para pengurus daerah (Pengda).
”Kami sangat heran, materi LPJ kepengurusan PORDI Sulsel di bawah nahkoda Andi Baso Riyadi Mappasule (ABRM) sampai saat kami registrasi hari ini belum juga sampai ke tangan peserta. Padahal, LPJ satu periode itu bukan dokumen kecil. Perlu waktu bagi kami untuk mempelajari dan mendalami isinya sebelum sidang dimulai,” ujar Amirullah dengan nada kecewa.
Menurut Amirullah, keterlambatan distribusi materi LPJ ini sangat merugikan Pengda. Berdasarkan aturan organisasi, setiap daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan pandangan umum terkait kinerja pengurus provinsi selama satu periode terakhir.
”Jika tidak ada cukup waktu untuk menelisik isi LPJ, bagaimana mungkin Pengda bisa membuat pandangan umum dengan baik? Ini menyangkut masa depan organisasi. Jangan-jangan ini disengaja oleh pengurus provinsi yang akan habis masa kepengurusannya supaya LPJ mereka bisa mulus tanpa kritikan,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal transparansi, Amirullah menerima kabar bahwa seluruh delegasi Pengda hadir di lokasi Musyprov dengan membawa catatan internal masing-masing.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah sinkronisasi data keuangan.
”Kami menduga seluruh Pengda hadir dengan membawa catatan setoran ke Pengprov selama satu periode. Kami akan cocokkan data tersebut dengan apa yang dilaporkan nanti. Kami ingin mengkroscek bahwa setiap rupiah yang disetorkan daerah dikelola secara transparan pengprov Sulsel,” tambahnya.
Musyprov I PORDI Sulsel yang berlangsung selama dua hari di Palopo ini diprediksi akan berlangsung alot.
Ketidakjelasan distribusi materi LPJ ini menjadi ancaman serius bagi kelancaran agenda musyawarah, terutama dalam sesi evaluasi pertanggungjawaban pengurus lama. (amr)
