Pantau - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi mengumumkan pergeseran pendekatan dalam pengamanan aksi massa, dari yang semula berorientasi represif menjadi lebih humanis dan dialogis.
Kebijakan ini disampaikan oleh Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran, Asisten Utama Bidang Operasi Kapolri, dalam keterangan di Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.
Respon atas Kritik Penanganan Aksi Agustus 2025Polri mengakui bahwa kritik publik terhadap penanganan aksi massa pada akhir Agustus 2025 menjadi titik balik dalam evaluasi pendekatan operasional di lapangan.
Kritik yang mencakup penggunaan kekuatan berlebihan dan lemahnya negosiasi membuat institusi kepolisian melakukan reformulasi strategi.
Komjen Fadil menyatakan bahwa keamanan publik tidak bisa dibangun hanya dengan kekuatan, tetapi harus berlandaskan kepercayaan masyarakat.
Tiga Pilar dan Perubahan Paradigma PengamananPolri kini mengusung tiga pilar dalam pengamanan aksi massa: dialogis hukum, proporsionalitas kekuatan, serta integritas dan legitimasi petugas.
Paradigma penanganan massa bergeser dari crowd control ke crowd management, dan kini diarahkan menuju prinsip mutual respect atau saling menghormati.
“Pengamanan aksi tidak boleh lagi dinilai dari jumlah pasukan, tapi dari kualitas interaksi,” ungkap Komjen Fadil dalam pernyataannya.
Pendekatan ini menempatkan polisi sebagai mitra publik, bukan semata-mata sebagai alat kekuasaan.
Dukungan Pimpinan dan Stabilitas NasionalKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polri menjaga stabilitas nasional setelah gelombang aksi besar pada pertengahan tahun.
Menurutnya, Indonesia dinilai berhasil menjaga ketertiban sosial dibandingkan sejumlah negara lain yang mengalami krisis serupa.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun Polri yang presisi, berorientasi pada keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat.
