Suasana Gedung Pakuan, Bandung, terasa berbeda. Di tengah dinamika politik Jawa Barat yang kerap diwarnai perbedaan sikap, pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono justru memancarkan pesan persatuan.
Silaturahmi ini menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik tidak menjadi penghalang untuk membangun kolaborasi demi kepentingan masyarakat.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menegaskan komitmen partainya untuk tetap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meski PDIP memilih posisi kritis dan tidak mengusung Dedi Mulyadi pada Pilgub 2024. Komitmen tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan.
Pertemuan ini sekaligus menindaklanjuti janji Dedi Mulyadi yang sebelumnya absen dalam Konferensi Daerah (Konferda) PDIP Jabar awal Desember lalu karena menjalankan tugas di Aceh. Pada Konferda tersebut, Ono Surono resmi dikukuhkan kembali sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar periode 2025-2030, didampingi Sekretaris Chaerul Budi Mantini dan Bendahara Budi Sembiring.
“Komunikasi dan kolaborasi itu penting. Meski PDIP tidak mengusung Kang Demol di Pilgub lalu, kami sepakat mengawal visi ‘Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata’,” ujar Ono Surono, Selasa (30/12/2025).
Ia menilai visi tersebut memiliki banyak kesamaan dengan program hasil Kongres PDIP, mulai dari pengendalian alih fungsi lahan, penanganan bencana, hingga penguatan budaya dan toleransi.
Baca Juga: UMP Jabar 2026 Naik Tipis, Dedi Mulyadi Ambil Jalan Tengah Antara Buruh dan Dunia Usaha
Ono menegaskan, PDIP Jabar siap menjadi garda terdepan dalam mengawal berbagai program strategis gubernur. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Jawa Barat saat ini tidak ringan dan membutuhkan kerja bersama lintas politik.
“Gubernur menghadapi persoalan masyarakat yang kompleks. Kolaborasi mutlak diperlukan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut positif sikap PDIP Jabar. Ia menilai posisi kritis yang diambil PDIP justru menjadi bagian penting dari praktik demokrasi yang sehat.
“Mengisi ruang kritis itu budaya demokrasi. Di daerah, DPRD dan gubernur itu setara, tapi kita harus kolaboratif,” ujar Dedi.
KDM, sapaan Dedi Mulyadi, juga menegaskan bahwa janji untuk bersilaturahmi dengan PDIP Jabar harus ditepati.
“Kalau sudah janji, ya harus ditepati,” katanya.
Lebih jauh, Dedi mengungkapkan adanya kesamaan pandangan dengan Ono Surono, khususnya di sektor pertanian dan kehutanan. Ia mengakui, perbedaan pendapat yang pernah muncul di masa lalu kini telah menemukan titik temu.
“Dulu kita beda pandangan soal perhutanan sosial, tapi hari ini kita bersama,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi juga menyinggung kondisi fiskal Jawa Barat yang tengah menghadapi tantangan serius. Ia menyebut defisit anggaran menjadi realitas yang harus dihadapi bersama, seiring pendapatan daerah yang menurun dan dana bagi hasil tahun 2024-2025 yang belum sepenuhnya cair.
Silaturahmi ini dinilai sebagai sinyal rekonsiliasi politik di Jawa Barat menjelang akhir tahun. Di tengah tekanan anggaran dan isu lingkungan yang semakin mendesak, pertemuan antara PDIP Jabar dan Gubernur Jawa Barat tersebut menjadi penanda penting bahwa kolaborasi lintas perbedaan tetap menjadi kunci dalam mengelola daerah.
