Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mendorong pengarusutamaan gender di empat kabupaten, yakni Mappi, Asmat, Boven Digoel, Merauke melalui kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan pengarusutamaan gender.
Asisten I Setda Papua Selatan Agustinus Joko Guritno dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan pengarusutamaan gender begitu penting, karena peran perempuan sangat penting dalam berbagai pembangunan.
Baca juga: Kemendikdasmen: Pelaksanaan TKA di Papua lancar
"Pengetahuan dari perempuan bisa menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan tentang perempuan," katanya.
Joko mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab dalam pengarusutamaan gender bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi lebih ke penggerak dan koordinator bagi empat kabupaten di wilayah tersebut.
"Untuk itu, kami minta supaya setiap kabupaten terus menginformasikan hak-hak perempuan," ujarnya.
Dia menjelaskan pentingnya regulasi sebagai dasar pelaksanaan pengarusutamaan gender agar kebijakan terkait kesetaraan gender dapat diterapkan di seluruh kabupaten secara merata.
Baca juga: UI paparkan kebutuhan infrastuktur dasar Kawasan Transmigrasi di Papua
Baca juga: Anggota DPR usul PLBN di Papua Selatan ditambah untuk cegah narkoba
"Pengarusutamaan gender bukan hanya tugas dari Dinas Sosial, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak," katanya.
Dia menambahkan perempuan harus terus didorong untuk mandiri, bekerja, dan memiliki hak serta kewajiban yang setara dengan laki-laki. Selanjutnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu diatur secara jelas dengan regulasi.
Asisten I Setda Papua Selatan Agustinus Joko Guritno dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Rabu, mengatakan pengarusutamaan gender begitu penting, karena peran perempuan sangat penting dalam berbagai pembangunan.
Baca juga: Kemendikdasmen: Pelaksanaan TKA di Papua lancar
"Pengetahuan dari perempuan bisa menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan tentang perempuan," katanya.
Joko mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab dalam pengarusutamaan gender bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi lebih ke penggerak dan koordinator bagi empat kabupaten di wilayah tersebut.
"Untuk itu, kami minta supaya setiap kabupaten terus menginformasikan hak-hak perempuan," ujarnya.
Dia menjelaskan pentingnya regulasi sebagai dasar pelaksanaan pengarusutamaan gender agar kebijakan terkait kesetaraan gender dapat diterapkan di seluruh kabupaten secara merata.
Baca juga: UI paparkan kebutuhan infrastuktur dasar Kawasan Transmigrasi di Papua
Baca juga: Anggota DPR usul PLBN di Papua Selatan ditambah untuk cegah narkoba
"Pengarusutamaan gender bukan hanya tugas dari Dinas Sosial, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak," katanya.
Dia menambahkan perempuan harus terus didorong untuk mandiri, bekerja, dan memiliki hak serta kewajiban yang setara dengan laki-laki. Selanjutnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu diatur secara jelas dengan regulasi.
