JAKARTA, DISWAY.ID – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengeluarkan peringatan keras terkait fase krusial persiapan ibadah haji.
Ia menegaskan, tahapan pengadaan layanan seperti katering, akomodasi, transportasi, hingga kerja sama syarikah adalah titik rawan yang kerap disusupi kepentingan kotor.
“Sekarang ini kita berada di titik-titik kritis. Potensi rente, cashback, bahkan korupsi bisa menyelinap di fase pengadaan ini,” ujarnya lantang, Rabu (7/1/2026), melalui pers rilis yang disebarkan laman resmi Kemenhaj.
BACA JUGA:Kemenhaj Terapkan Formula Baru Pembagian Petugas Haji Khusus, Kuota Jemaah Lebih Optimal
Wamenhaj mengaku masih menerima laporan adanya intervensi yang mencatut nama pimpinan kementerian demi memengaruhi tim pengadaan.
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah periode 2014-2018 ini menegaskan, praktik semacam itu tidak akan ditoleransi.
“Pak Menteri dan saya berkomitmen penuh menunaikan amanah Presiden agar Kementerian Haji benar-benar bersih dari praktik rente dan korupsi,” tegasnya.
Sebagai bukti keseriusan, Kemenhaj sejak awal melibatkan Kejaksaan dan aparat penegak hukum dalam pengawasan.
Wamenhaj pun menyerukan tindakan tegas tanpa pandang bulu. “Tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi. Tidak usah ragu, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya,” katanya penuh penekanan.
BACA JUGA:Kado Prabowo: Kampung Haji Indonesia di Mekkah, 500 Meter dari Masjidil Haram
Ia menambahkan, ketegasan itu berlaku bahkan jika pelaku berasal dari internal Kementerian Haji dan Umrah sendiri.
Dengan nada tegas, Wamenhaj memastikan seluruh instruksi Presiden Prabowo akan dijalankan konsisten.
Tujuannya jelas yakni penyelenggaraan ibadah haji yang bersih, transparan, berintegritas, serta bebas dari praktik kartel dan rente yang pernah mencoreng masa lalu.
