Trump: AS Harus Miliki Penuh Greenland

Penulis: Fityan

TVRINews- Washington DC

Presiden AS tegaskan kepemilikan wilayah demi bendung pengaruh Rusia dan China di Arktik.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa negaranya perlu memiliki kedaulatan penuh atas Greenland guna mencegah ekspansi pengaruh Rusia dan China di wilayah tersebut. 

Dalam pernyataan terbarunya Jumat 9 Januari 2026, Trump menegaskan bahwa status sewa atau perjanjian jangka panjang tidak lagi memadai bagi kepentingan keamanan nasional AS.

"Negara harus memiliki kepemilikan dan Anda mempertahankan kepemilikan itu, Anda tidak mempertahankan sewa. Kita harus mempertahankan Greenland," ujar Trump kepada wartawan pada hari Jumat, menjawab pertanyaan dari BBC News. 

Ia menambahkan bahwa proses tersebut dapat dilakukan melalui "cara mudah" atau "cara sulit". Meski Gedung Putih sebelumnya menyatakan tengah mempertimbangkan pembelian wilayah semi-otonom milik Denmark tersebut, pihak administrasi tidak menutup kemungkinan opsi aneksasi secara paksa.

Ketegangan Diplomatik dan Kedaulatan

Menanggapi pernyataan tersebut, pemerintah Denmark dan otoritas Greenland secara tegas menyatakan bahwa wilayah mereka tidak untuk dijual. 

Denmark memperingatkan bahwa tindakan militer apa pun akan menjadi akhir dari aliansi pertahanan trans-atlantik (NATO).

Greenland memiliki posisi geopolitik yang sangat strategis. Terletak di antara Amerika Utara dan Arktik, wilayah ini merupakan lokasi vital bagi sistem peringatan dini serangan rudal dan pemantauan lalu lintas kapal di kawasan kutub.

"Saya mencintai rakyat China. Saya mencintai rakyat Rusia. Namun, saya tidak ingin mereka menjadi tetangga di Greenland. Itu tidak akan terjadi," tegas Trump di Washington. Ia juga menambahkan bahwa anggota NATO lainnya harus memahami urgensi posisi ini.

Kepentingan Strategis dan Sumber Daya

Saat ini, AS telah menempatkan lebih dari 100 personel militer di Pangkalan Pituffik, ujung barat laut Greenland, yang telah beroperasi sejak Perang Dunia II. 

Berdasarkan perjanjian yang ada dengan Denmark, AS memiliki wewenang untuk menambah jumlah pasukan tanpa batas. Namun, Trump berargumen bahwa kesepakatan jangka panjang tidak cukup untuk menjamin keamanan di masa depan.

Selain faktor keamanan, minat terhadap Greenland juga didorong oleh potensi sumber daya alam yang melimpah. Mencairnya lapisan es akibat perubahan iklim mempermudah akses terhadap mineral langka, uranium, besi, serta cadangan minyak dan gas yang signifikan.

Langkah Trump ini memicu reaksi keras dari sekutu NATO lainnya, termasuk Kanada dan negara-negara besar Eropa. 

Dalam pernyataan bersama, mereka menegaskan bahwa prinsip Piagam PBB mengenai kedaulatan dan integritas wilayah harus tetap dijaga. 

Mereka menekankan bahwa keamanan Arktik harus dicapai secara kolektif oleh sesama sekutu, bukan melalui tindakan sepihak.

Situasi ini semakin memanas menyusul ketegangan sebelumnya di Venezuela. Untuk meredakan ketegangan diplomatik, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan pihak Denmark pada pekan depan.

Editor: Redaktur TVRINews