Investasi Naik 12,7% Tahun Lalu, Bagaimana Prospek 2026?

Realisasi investasi naik 12,7% dibandingkan 2024 menjadi Rp 1.931,2 triliun pada 2025. Bagaimana prospek investasi tahun ini?

Wakil Komite Tetap Kajian Global Spillover Kadin Indonesia Josua Pardede menilai investasi masih akan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Struktur pertumbuhan ekonomi masih sama, didominasi konsumsi rumah tangga 55% dan investasi 30%,” kata dia dalam diskusi Kadin Global and Domestic Economic Outlook 2026, Kamis (15/1).

Oleh karena itu, pemerintah melanjutkan reformasi struktural dan penguatan ekosistem investasi. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan proyek strategis nasional.

Optimalisasi BPI Danantara juga akan dimaksimalkan untuk menarik investasi strategis dan mobilisasi aset negara.

“Investasi itu targetnya besar sekali untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan visi 8%. Ini suatu hal yang tidak bisa dicapai kalau investasinya tidak bisa digerakkan,” ujar Josua.

Oleh karena itu, Josua menilai Indonesia membutuhkan motor penggerak investasi agar bisa melaju lebih cepat. Selain itu, investasi swasta menjadi salah satu pengungkit.

“Peran dari investasi swasta sebenarnya masih yang paling dominan, namun sebenarnya yang menjadikan gerakan besar masih adalah investasi swasta,” katanya. 

Dalam paparannya, Josua menjelaskan ada empat poin penting yang menjadi tantangan utama investasi 2026. Pertama, inefisiensi investasi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) tinggi.

ICOR adalah rasio yang mengukur efisiensi investasi dalam perekonomian. Rasio ini menunjukan seberapa banyak tambahan modal atau investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan output atau pertumbuhan ekonomi.

“ICOR Indonesia sekitar 6-6,3 pada 2023, ini menandakan bahwa setiap tambahan 1% pertumbuhan membutuhkan investasi yang jauh lebih besar dibanding negara pesaing,” kata Josua.

Kedua, iklim usaha dan kepastian regulasi. Josua menjelaskan skor B-Ready 2024 menunjukan masih perlunya perbaikan besar dalam perizinan dan kepastian usaha. Begitu juga dengan perlindungan investor minoritas dan efisiensi proses hukum.

Tantangan ketiga yaitu lingkungan foreign direct investment (FDI) atau penanaman modal asing yang lesu. Terakhir, keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan kebutuhan pembiayaan sangat besar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Untuk mencapai visi itu, pemerintah mengandalkan tiga mesin pertumbuhan utama yakni fiskal, sektor keuangan, dan investasi. Ketiganya diharapkan dapat bergerak selaras dan saling memperkuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Asta Cita menuntut pertumbuhan tinggi, stabilitas nasional, dan pemerataan manfaat pembangunan. Mesin pertumbuhan harus bekerja selaras. Mesin fiskal, mesin sektor keuangan, dan investasi,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Agung yang dilaksanakan secara daring, Selasa (13/1).

Di sektor fiskal, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan belanja negara agar dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran. Sementara itu, di sektor keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan bank sentral agar kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan fiskal.

Dari sisi investasi, pemerintah telah membentuk satuan tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mengatasi debottlenecking investasi melalui mekanisme penyelesaian hambatan investasi secara rutin. Setiap pekan, pemerintah menggelar sidang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha di Indonesia, sehingga iklim investasi dapat semakin kondusif. 

“Saya pikir nanti kalau tiga sistem itu, sistem fiskal, moneter, dan investasi sudah jalan baik, kita bisa tumbuh lebih cepat,” ujar Purbaya.

Untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045, APBN 2026 diarahkan bersifat ekspansif namun tetap terukur, dengan fokus pada delapan agenda prioritas. Belanja negara ditujukan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat, memperkuat fondasi jangka panjang, serta meningkatkan produktivitas nasional.