Benarkah Sekolah Rakyat Akan Mampu Mengurangi Kemiskinan Ekstrem?

Sekolah Rakyat adalah salah satu program unggulan dari Pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini dijalankan dengan membangun sekolah secara masif yang diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan.

Pembangunan sekolah rakyat ini dieksekusi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, langkah ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

Gus Ipul menjelaskan, sekolah rakyat merupakan sekolah yang dirintis untuk membantu pelajar tidak mampu, khususnya mereka yang masuk kelompok miskin ekstrem agar bisa mengenyam pendidikan secara gratis dan berkualitas.

Sekolah rakyat dibangun menyerupai sekolah asrama (boarding school). Dengan begitu, sekolah ini tidak hanya gratis dan berkualitas, tetapi juga bisa turut menjamin asupan gizi siswanya.

Kemendikdasmen tetap dilibatkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah rakyat ini. Tujuan utama dari pendirian sekolah rakyat adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan.

”Jika orangtuanya miskin, jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka,” ucap Gus Ipul.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kemensos dalam pelaksanaan program sekolah rakyat ini. Menurut Mu’ti, program ini bisa membantu mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah di Indonesia.

Dengan pembangunan sekolah rakyat, anak-anak yang kurang mampu dan selama ini mungkin belum tertampung di sekolah negeri diharapkan bisa masuk ke sekolah rakyat.

Program Sekolah Rakyat yang memberikan akses pendidikan berkeadilan bagi kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem, memerangi kebodohan, serta mengatasi kemiskinan ini belum sepopuler dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini terpotret dari hasil survei melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 7-12 April 2025 di 38 provinsi.

Tiga perempat dari 1.200 responden mengaku tidak mengetahui adanya program Sekolah Rakyat ini. Sebanyak 43 persen di antaranya baru mengetahui saat diwawancarai.

Sementara itu, seperlima responden mengaku tahu program tersebut tetapi hanya sekadar pernah mendengar, sementara hanya sekitar 8 persen responden yang tahu, bahkan mengikuti pemberitaannya. Tak pelak, sosialisasi perlu digencarkan.

Namun, publik memberikan apresiasi positif dan dukungan pada program yang merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045.

Hasil survei menunjukkan, mayoritas responden (94,4 persen) setuju dengan program Sekolah Rakyat ini, sementara 28 persen di antaranya dengan tegas menyatakan sangat setuju.

Apresiasi dan dukungan publik ini menjadi pendorong bagi pemerintah agar semakin cepat mengimplementasikan program yang memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Sekolah rakyat ini dibuka untuk tingkat SD, SMP, dan SMA di kabupaten, kota, atau provinsi. Kriteria peserta didiknya adalah murid dari keluarga kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang diintegrasikan dengan data pokok pendidikan (dapodik).

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang sudah tersebar di 131 kabupaten/kota di 34 provinsi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Januari 2026.

Peresmian ini menandai tahap baru kehadiran negara menjangkau kelompok yang selama ini tertinggal dari pendidikan formal. Kelompok ini, antara lain, anak dan remaja dari keluarga miskin ekstrem yang kehilangan ruang belajarnya karena keterbatasan ekonomi.

Dari total 166 titik yang tersebar, sekolah rakyat yang sudah diresmikan ini secara keseluruhan akan menampung 15.954 siswa yang berasal dari keluarga yang berada di desil 1 dan desil 2—Data Sosial Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN), sebanyak 2.218 guru, dan 4.889 tenaga kependidikan.

Secara keseluruhan, hingga tahun 2029, pemerintah menargetkan dapat mengoperasikan sebanyak 500 Sekolah Rakyat dengan target 1.000 siswa di setiap sekolahnya. Artinya, ditargetkan 500.000 anak dari kelompok termiskin bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik.

Meskipun demikian, pengaruh Sekolah Rakyat tidak semata-mata diukur dari jumlah. Dampaknya justru terletak pada apakah telah tepat menyasar titik-titik ketimpangan paling ekstrem.

Jika 166 sekolah ini ditempatkan di desa atau wilayah yang benar-benar tidak memiliki sekolah, efek pemerataannya bisa sangat besar, bahkan mengubah masa depan ribuan anak.

Tentu, upaya awal peresmian Sekolah Rakyat ini semakin memperkuat upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan ekstrem yang trennya terus menurun dalam lima tahun terakhir. Terakhir, pada Maret 2025 data kemiskinan ekstrem berada di angka 0,85 persen atau 2,38 juta jiwa.

Bagaimanapun, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi strategi pemutus rantai kemiskinan paling krusial yang menjadi tujuannya. Sekolah Rakyat memastikan anak-anak dari keluarga termiskin kembali belajar, kembali memiliki harapan dan masa depan (Litbang Kompas).