Menkomdigi: Transformasi Digital Bisa Lebarkan Kesenjangan Tanpa Kebijakan Inklusif

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengingatkan bahwa transformasi digital dan pesatnya perkembangan teknologi global tidak serta-merta membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanpa kebijakan pengembangan keterampilan yang inklusif, perubahan dunia kerja justru berisiko memperlebar ketimpangan sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam sesi Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce di Indonesia Pavilion, World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Selasa (20/1/2026).

Menurut Meutya, tantangan utama dunia kerja saat ini bukan semata hilangnya lapangan pekerjaan, melainkan kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan ekonomi masa depan.

“Pekerjaan tidak benar-benar hilang. Yang berubah adalah keterampilan. Jika negara gagal menyiapkan warganya secara merata, transformasi teknologi justru akan meninggalkan banyak orang di belakang,” ujar Meutya.

Ia mengutip Future of Jobs Report WEF yang memproyeksikan terciptanya sekitar 170 juta pekerjaan baru secara global hingga 2030, meskipun sekitar 92 juta peran lama diperkirakan akan tergeser. Kondisi tersebut, kata Meutya, menuntut proses reskilling dan upskilling dalam skala besar agar peluang kerja baru tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.

Sebagai negara demokrasi besar dengan lebih dari 230 juta pengguna internet dan dominasi populasi usia muda, Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam memanfaatkan transformasi digital. Namun, Meutya menegaskan potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila investasi pengembangan keterampilan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Generasi muda, perempuan, pekerja sektor informal, dan kelompok dengan akses terbatas harus menjadi bagian dari agenda keterampilan nasional. Inklusi bukan tambahan, tetapi syarat utama agar transformasi digital menghasilkan keadilan sosial,” katanya.