jpnn.com, JAKARTA - Isu penunjukan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di awal 2026 ini memicu perdebatan.
Hal tersebut mengundang kekhawatiran publik, mengingat Wamenkeu memiliki latar belakang politik, yakni kader Partai Gerindra.
BACA JUGA: Wamenkeu Thomas Djiwandono Tinjau Langsung Proses Layanan di Bea Cukai Tanjung Priok
Namun, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meyakini independensi Bank Sentral akan tetap terjaga, meski ada figur berlatar belakang politik yang masuk ke dalamnya.
Menurut Purbaya, mekanisme pengambilan keputusan di Dewan Gubernur BI bersifat kolektif dan tidak bergantung pada satu orang saja.
BACA JUGA: Pasar Merespons Positif Penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu
Purbaya menekankan keberadaan satu orang tidak serta-merta dapat mengubah arah kebijakan institusi yang memiliki tujuh anggota dewan gubernur tersebut.
"Satu bisa mengendalikan tujuh enggak? Enggak bisa kan seandainya Gerindra pun. Itu kan pasti akan debat, akan diskusi dan kalau kepepet voting," ujar Purbaya di kawasan Djuanda, Jakarta Pusat, Selasa (20/1).
BACA JUGA: Wamenkeu: PPN Tumbuh Positif, Denyut Ekonomi Terjaga
Purbaya menjelaskan proses pengambilan keputusan di lembaga keuangan strategis biasanya mengedepankan musyawarah untuk mufakat.
Hal ini diyakini akan tetap menjadi budaya kerja di Bank Indonesia, sehingga intervensi sepihak akan sulit terjadi.
"Dugaan saya sih harus selalu kompromi, kompromi tuh musyawarah mufakat ya. Kalau saya di LPS selalu musyawarah mufakat, di sini ya juga musyawarah mufakat. Jadi selama approach-nya seperti itu, enggak ada masalah," imbuhny.
Terkait status Thomas Djiwandono yang masih tercatat sebagai kader partai politik, Purbaya memastikan aturan perundang-undangan harus dipatuhi.
Berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), calon Dewan Gubernur BI dilarang menjadi pengurus partai politik.
Purbaya meyakini Thomas akan melepaskan atribut kepartaiannya sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan berlangsung.
Hal tersebut menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menjaga profesionalitas jabatan tersebut.
"Saya pikir pas fit and proper dia sudah mundur nanti, sebelum fit and proper kalau aturannya seperti itu," tuturnya.
Lebih lanjut, Purbaya menepis anggapan miring dari sejumlah ekonom yang menilai pertukaran pejabat ini akan mengganggu independensi BI.
Dia bahkan menduga kritik tersebut muncul karena sentimen pribadi dari pihak-pihak tertentu.
"Saya, kan, gini, kebijakan fiskal dan moneter nanti, kalau orangnya ke sana, Pak Tommy (Thomas, red), kan, pasti lebih independen lebih bebas," tegasnya.
Pemerintah juga menjamin tidak akan ada intervensi berlebihan terhadap kebijakan moneter, termasuk isu penggunaan dana BI untuk menambal program pemerintah.
Purbaya menegaskan pemerintah akan menjaga kemandirian otoritas moneter tersebut.
"Dalam pengertian saya enggak akan memeras Bank Sentral untuk membiayai program pembangunan kita," ujarnya tegas. (mcr31/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah
