REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melayangkan ultimatum keras kepada pelaku usaha penggemukan sapi (feedloter) yang diduga memainkan harga daging sapi di atas ketentuan pemerintah. Amran mengancam mencabut izin impor sapi jika pelanggaran tersebut ditemukan.
Menteri Pertanian memimpin langsung rapat koordinasi lintas lembaga yang melibatkan Satgas Pangan, Bulog, badan usaha milik negara (BUMN) pangan, aparat penegak hukum, asosiasi, hingga pelaku usaha daging sapi di Jakarta, Kamis (22/1/2026). Pemerintah menilai gejolak harga dan aksi mogok pedagang daging sapi tidak terlepas dari dugaan permainan di tingkat hulu distribusi.
- Amran Klaim Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Telah Tertangani
- Amran Ungkap Negara Maju Datangi Indonesia Pelajari Tata Kelola Beras Nasional
- Pakar Hukum Dukung Ketegasan Mentan Amran Bongkar Penyelundupan Beras
“Kalau dia coba-coba main-main, hampir pasti izinnya aku cabut. Aku yang cabut. Impor sapi bakalan itu dari saya,” kata Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Ia menyampaikan laporan awal pemerintah mengindikasikan adanya harga dari feedloter yang dijual di atas ketentuan. Pemeriksaan langsung di lapangan segera dilakukan untuk menelusuri mata rantai yang bermain, mulai dari penggemukan hingga distribusi. Satgas Pangan diminta turun sejak hari tersebut.
.rec-desc {padding: 7px !important;}“Kalau aku temukan, 99 persen aku cabut izinnya dan tidak boleh lagi berbisnis di bidang itu. Itu tegas tadi saya sampaikan kepada mereka,” ujar Amran.
Terkait kuota impor, pemerintah menegaskan impor sapi bakalan sebanyak 700 ribu ekor sepenuhnya dialokasikan untuk swasta sepanjang tahun. Kebijakan tersebut tidak dipangkas dan berbeda dengan penugasan impor daging beku yang sebagian dialihkan kepada BUMN agar negara memiliki instrumen stabilisasi harga saat terjadi gejolak.
Amran menilai penguasaan stok oleh negara menjadi kunci intervensi pasar. Pengalaman krisis minyak goreng dijadikan pelajaran agar pemerintah tidak kehilangan kendali ketika harga bergejolak dan pasokan terganggu.
Amran juga memastikan pemerintah mengunci kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi (HET) dan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk seluruh pangan strategis hingga Ramadhan berakhir. Pendekatan persuasif dinilai tidak lagi memadai setelah berulang kali dilakukan.
“Tidak ada pengusaha di seluruh Indonesia yang boleh menjual di atas HET. Kalau ada yang menjual di atas HET, Satgas Pangan akan bekerja, bila perlu menindak,” tuturnya.
Di luar komoditas daging, pemerintah menegaskan stok pangan nasional berada dalam kondisi aman sehingga tidak ada alasan bagi kenaikan harga. Cadangan beras nasional tercatat mencapai 3,3 juta ton, tertinggi pada akhir Januari sepanjang sejarah. Minyak goreng tersedia sekitar 700 ribu ton yang dikelola Bulog dan ID FOOD.
Harga ayam hidup justru berada di bawah HPP, sedangkan telur, cabai, dan bawang merah dinilai cukup hingga Ramadhan.
Pemerintah juga memastikan aksi mogok pedagang daging sapi telah berakhir setelah kesepakatan dicapai dalam pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan. Distribusi kembali berjalan sesuai regulasi dan pengawasan diperketat menjelang Ramadhan.
Stabilisasi harga daging sapi ditegaskan menjadi prioritas untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga kepastian usaha. Penindakan akan dilakukan tanpa kompromi terhadap pelaku yang terbukti melanggar.
