Pantau - Otoritas Myanmar pada Minggu merampungkan proses pemungutan suara tahap ketiga dalam pemilihan umum pertama sejak kudeta militer pada 2021.
Proses pemungutan suara tahap terakhir tersebut berlangsung di 63 kota di seluruh wilayah Myanmar.
Menurut laporan Myanmar Radio and Television, pemungutan suara tahap terakhir dimulai pada Minggu pagi dan selesai pada Minggu sore.
Presiden sementara Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing meninjau langsung pelaksanaan pemungutan suara di salah satu tempat pemungutan suara di Mandalay.
Menanggapi penolakan komunitas internasional, Min Aung Hlaing menyatakan bahwa bukan urusannya jika hasil pemilu tersebut tidak diakui dunia internasional.
Sebelumnya, tahap pertama pemungutan suara digelar di 102 kota di seluruh Myanmar pada 28 Desember.
Tahap kedua pemungutan suara kemudian dilaksanakan di 100 kota pada 11 Januari.
Ketua badan informasi junta Mayor Jenderal Zaw Min Htun menyatakan bahwa sidang parlemen akan digelar pada Maret setelah seluruh tahapan pemilu selesai.
Pemerintahan baru Myanmar direncanakan akan dilantik pada April setelah parlemen terbentuk.
Pemilu ini bertujuan menentukan anggota legislatif Parlemen Myanmar untuk majelis rendah, majelis tinggi, serta badan legislatif tingkat daerah.
Setelah dilantik, anggota parlemen akan memilih presiden Myanmar yang bertugas membentuk pemerintahan baru.
Pemerintahan Myanmar sebelumnya yang dipimpin Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi digulingkan melalui kudeta militer pada 2021.
Kudeta militer tersebut menyebabkan pemberlakuan pemerintahan darurat selama lebih dari empat tahun.
Myanmar menganut sistem parlemen dua kamar dengan total 664 kursi yang terdiri atas 440 kursi di majelis rendah dan 224 kursi di majelis tinggi.
Sebanyak 40 partai politik, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi, dibubarkan pada 2023.
Dalam pemilu kali ini, sedikitnya enam partai politik dengan hampir 5.000 calon ikut serta dalam pemilihan tingkat nasional.
Di tingkat daerah, tercatat sebanyak 57 partai politik berpartisipasi dalam pemilu.
Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer Myanmar mencalonkan hingga 1.000 kandidat.
Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak asasi manusia di Myanmar Tom Andrews menyerukan komunitas internasional untuk menolak mengakui pemilu tersebut.
Tom Andrews menyatakan, "Pemilu yang tidak sah hanya akan menghasilkan pemerintahan yang tidak sah," tegasnya.
Ia menegaskan bahwa dunia harus menolak pemilu Myanmar sebagai pemilu curang dan menolak pemerintahan militer berkedok sipil yang akan muncul.
