JAKARTA, DISWAY.ID-- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah besar untuk membenahi sengkarut data pendidikan di tanah air.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian di bawah nakhoda Abdul Mu’ti ini berkomitmen menghadirkan "Satu Data Pendidikan" yang lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa validitas data lapangan adalah "nyawa" dari setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Tanpa data yang presisi, program strategis seperti distribusi guru dan penganggaran berisiko salah sasaran.
BACA JUGA:Kemenkes Pastikan Campak Terkendali, Pelacakan Kontak Diperketat
"Kualitas kebijakan sangat bergantung pada data. Ke depan, kami bekerja sama intensif dengan BPS untuk memperbarui data secara sistematis melalui sensus pendidikan berkala," tegas Abdul Mu'ti di Jakarta, Kamis (26/2).
Selama ini, Kemendikdasmen mengandalkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). Namun, dinamika di sekolah yang sangat cepat seperti mutasi guru, masa pensiun, hingga fluktuasi jumlah siswa yang menuntut sistem pemutakhiran lebih presisi dan tahan uji secara metodologis.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyambut baik sinergi teknis ini. Ia memastikan BPS akan menerapkan standar statistik yang ketat untuk mengawal kualitas data pendidikan nasional.
"Kami siap memastikan data pendidikan semakin berkualitas melalui metodologi statistik yang baku dan akurat," ujarnya.
Sebagai langkah konkret pasca-MoU, BPS dan Kemendikdasmen akan menerjunkan tim untuk mengevaluasi sekitar 457.000 satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat di seluruh pelosok negeri.
BACA JUGA:Modernisasi RS '3 Berlian', Model Baru Penguatan Sistem Kesehatan Nasional
Terobosan dalam pendataan kali ini meliputi:
- Sistem CAPI: Menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui gawai untuk wawancara lapangan.
- Input Real-Time: Data yang diambil akan terkirim secara langsung ke pusat, sehingga meminimalkan risiko kesalahan manual atau manipulasi data.
- Observasi Komprehensif: Menjangkau aspek fasilitas sekolah hingga kebutuhan spesifik peserta didik.
Sinergi ini diyakini tidak hanya memperkuat sistem administrasi, tetapi juga mendorong layanan pendidikan yang lebih transparan dan berkeadilan.
Dengan data yang akurat, pemerintah pusat dapat melakukan intervensi yang lebih tepat di daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau.
"Dukungan jaringan BPS di seluruh daerah akan memastikan pendataan ini menjangkau sekolah secara komprehensif. Inilah fondasi untuk layanan pendidikan yang lebih berkualitas bagi seluruh anak bangsa," pungkas Abdul Mu'ti.
