JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon. Wapres menegaskan dukungan penuh bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan investigasi menyeluruh guna mengungkap penyebab pasti insiden tersebut.
"Saya mendukung penuh dilakukannya investigasi menyeluruh oleh PBB serta penanganan yang cermat sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo," ujar Wapres Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).
Dua prajurit TNI gugur pada Senin (30/3/2026) di dekat Bani Hayyan di Lebanon selatan, yakni Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan. Keduanya gugur dalam serangan terhadap konvoi kendaraan mereka saat menyediakan dukungan logistik di Bani Hayyan.
Sehari sebelumnya, seorang prajurit TNI, yakni Prajurit Kepala (Praka) Farizal Rhomadhon, gugur ketika sebuah proyektil meledak di dekat pos UNIFIL di Adchit al-Qusayr. Selain itu, lima penjaga perdamaian asal Indonesia terluka. Mereka adalah Kapten Sulthan Wirdean Maulana, Kopral Rico Pramudia, Kopral Arif Kurniawan, Kopral Bayu Prakoso, dan Kadet Deni Rianto.
Penghormatan yang setinggi-tingginya atas pengabdian para prajurit yang telah menjalankan tugas menjaga perdamaian dunia.
Sehubungan peristiwa tersebut, Gibran menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya ketiga prajurit TNI dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon. Secara khusus, Wapres meminta seluruh pihak terkait, baik di dalam negeri maupun otoritas internasional, untuk memberikan upaya maksimal dalam proses pemulangan jenazah para pahlawan perdamaian tersebut ke tanah air.
"Penghormatan yang setinggi-tingginya atas pengabdian para prajurit yang telah menjalankan tugas menjaga perdamaian dunia," kata Gibran.
Adapun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar pertemuan darurat membahas insiden yang mengakibatkan personel pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon gugur. Laporan kantor berita Reuters, Rabu (1/4/2026), mengungkapkan, temuan awal penyelidikan menunjukkan ledakan di pinggir jalan menjadi penyebab kematian dua penjaga perdamaian PBB asal Indonesia.
Militer Israel (IDF) pada Selasa menyatakan, tinjauan mereka terhadap insiden yang melibatkan pasukan UNIFIL menyimpulkan bahwa pasukan Israel tidak menempatkan alat peledak di daerah tersebut. Selain itu, tidak ada pasukan Israel di lokasi itu.
IDF meminta UNIFIL untuk menghindari zona pertempuran di mana mereka telah mengeluarkan peringatan evakuasi untuk warga sipil. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menyalahkan kematian tiga anggota UNIFIL dari Indonesia kepada Hizbullah.
Danon menuduh Hizbullah meluncurkan roket dari desa-desa di dekat posisi pasukan perdamaian PBB. ”Hal itu menempatkan pasukan penjaga perdamaian langsung di garis tembak,” kata Danon.
Sedangkan Perwakilan Tetap RI untuk PBB Umar Hadi, dalam pertemuan darurat DK PBB kembali menegaskan kecaman keras atas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia yang bertugas di UNIFIL. Indonesia juga mendesak PBB segera menerapkan langkah-langkah darurat untuk memastikan pelindungan penuh terhadap personel dan aset UNIFIL.
”Indonesia mengecam keras serangan Israel (di Lebanon Selatan) yang melanggar kedaulatan dan integritas teritorial. Maka, kami menuntut investigasi segera dan transparan. Saya perjelas, kami menuntut investigasi PBB, bukan alasan oleh Israel,” kata Umar.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai, pernyataan pihak Israel tersebut sangat prematur. Klaim tersebut seolah menjadi upaya untuk menutupi fakta sebelum bukti-bukti lapangan dikumpulkan oleh UNIFIL.
"Pernyataan ini sangat prematur mengingat penyelidikan baru akan dilakukan oleh UNIFIL. Justru dengan pernyataan ini seolah Israel memang adalah pihak yang melakukan serangan dan sengaja mencederai Pasukan Perdamaian PBB," ujar Hikmahanto.
Hikmahanto pun mengapresiasi ketegasan Umar Hadi yang menolak segala alasan pihak Israel di forum dunia. Indonesia juga harus mengawal investigasi yang dilakukan UNIFIL berjalan independen, termasuk hingga menyebut secara tegas pihak yang bertanggung jawab. Hal ini penting untuk memastikan adanya akuntabilitas hukum bagi setiap nyawa penjaga perdamaian yang hilang di zona konflik.
"Bila tidak ada jaminan perlindungan yang kuat dan akuntabilitas bagi korban serangan, Indonesia harus menyatakan secara tegas tidak akan berkontribusi pada Pasukan Perdamaian PBB di masa mendatang," tegas Hikmahanto.
