REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan wacana pemotongan gaji menteri hingga saat ini belum dibahas. Airlangga menyebutkan bahwa pembahasan terkait usulan tersebut belum dilakukan, seperti menyangkut gaji maupun tunjangan menteri.
"Belum pernah kita bahas," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
- Pemerintah Kaji Pemotongan Gaji Menteri, Menkeu Sebut Bisa 25 Persen
- Tolak Gaji Tinggi Turki, Yenny Wahid: Atlet Panjat Tebing Indonesia Pilih Setia ke Merah Putih
- KDM Bayar Tunggakan Gaji Pegawai Bandung Zoo Dua Bulan Sekaligus
Dia menyebutkan pembahasan tersebut sebelumnya sempat muncul, namun belum masuk dalam agenda pembahasan.
"Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan, tapi kita monitor saja," ujarnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Airlangga lalu meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.
"Mungkin yang menyampaikan saja yang waktu itu kan, ditanyakan kepada yang bersangkutan," katanya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan wacana pemotongan gaji menteri masih belum dibahas. "Belum, belum," ujarnya.
Purbaya mengatakan hal tersebut akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Dari Pak Presiden nanti, bukan dari saya," kata dia.
Diketahui, Purbaya tidak mempermasalahkan wacana pemotongan gaji menteri. Namun, dia masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau (pemotongan gaji) DPR saya enggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri tersebut berkisar 25 persen.
“Kayaknya 25 persen deh,” ujar dia.
Dalam kesempatan berbeda, Purbaya mengatakan pihaknya akan menetapkan persentase pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga secara langsung sebagai langkah efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
"Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh gitu nggak mau memotong, dia naikkan semua malah. Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).
Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. Fokus efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain efisiensi pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.
"Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus," ucap Menkeu menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri.
