Min Aung Hlaing terpilih menjadi presiden Myanmar pada 3 April 2026. Terpilihnya mantan panglima junta tersebut turut menandakan bahwa kekuasaan militer di Myanmar akan terus berlangsung.
Jenderal berusia 69 tahun tersebut meraih 429 dari 584 suara dalam parlemen yang didominasi oleh partai promiliter, Partai Solidaritas dan Pembangunan, serta anggota parlemen lain yang ditunjuk oleh junta.
Pemungutan suara di parlemen menjadi puncak transisi yang dikendalikan dan dirancang untuk memastikan militer tetap berada di pusat kekuasaan.
Min Aung Hlaing memimpin kudeta militer pada Februari 2021. Saat itu ia menggulingkan Aung San Suu Kyi pemimpin Myanmar yang berasal dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Aung San Suu Kyi dan partainya terpilih secara demokratis. NLD dua kali memenangkan pemilu Myanmar yakni pada 2015 dan 2020. Namun, para jenderal militer menganggap ada kecurangan di balik kemendanan NLD. Pada akhirnya militer melakukan aksi kudeta yang berdampak pada perang saudara di Myanmar.
Lima tahun pasca kudeta militer, Myanmar masih terjerat perang saudara. Militer masih menguasai kota-kota utama dan institusi kunci negara. Meski demikian, sebetulnya pihak militer hanya mengendalikan kurang dari separuh wilayah Myanmar. Sebagian besar wilayah perbatasan dan pedesaan masih diperebutkan atau dikuasai oleh kelompok oposisi.
Pada Februari 2026, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa ada sekitar 6.800 warga sipil tewas dan 3,6 juta orang mengungsi akibat konflik sejak 2021. Ada pula yang memperkirakan bahwa jumlah korban jauh lebih tinggi.
Kemenangan Min Aung Hlaing dinilai tidak menyelesaikan konflik di Myanmar. Bahkan pemilu tersebut tidak bisa dilakukan di seluruh daerah akibat pertempuran yang masih berlangsung. Pemilu hanya berlangsung di 265 dari 330 kota administratif Myanmar.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah negara-negara Barat, serta kelompok pembela hak asasi manusia menyatakan bahwa pemilu tidak berlangsung bebas dan adil. Partai-partai yang tidak mendukung junta disingkirkan, sementara kritik terhadap pemilu dikriminalisasi. Sementara Aung San Suu Kyi, yang kini berusia 80 tahun, tengah menjalani hukuman 27 tahun penjara atas berbagai dakwaan, termasuk korupsi.
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan meraih 81% kursi dalam pemilu. Berdasarkan konstitusi yang berlaku, parlemen juga mengalokasikan seperempat kursi untuk militer.
Upaya Min Aung Hlaing mengonsolidasikan kekuasaan sejak 2021Min Aung Hlaing juga membangun berbagai mekanisme baru untuk memastikan kewenangan militer tetap besar.
Satu yang paling menonjol adalah pembentukan Dewan Konsultatif Persatuan. Para analis menyebut dewan yang beranggotakan lima orang tersebut sebagai "lembaga super" yang berada di atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam praktiknya, panglima militer bukan benar-benar melepaskan kekuasaan, melainkan mendistribusikannya ke berbagai institusi yang didominasi oleh dirinya dan sekutunya.
Transisi menuju "pemerintahan sipil" tidak demokratis, kata Yoshihiro Nakanishi, profesor di Pusat Studi Asia Tenggara, Universitas Kyoto, kepada DW.
"Sebaliknya, ini merupakan upaya untuk memformalkan rezim militer dan memperlakukan kudeta militer 2021 sebagai sebuah kenyataan yang tak dapat diubah," lanjut Yoshihiro.
Ekonomi Myanmar yang terpuruk menghadapi krisis bahan bakarPerekonomian Myanmar telah terkoyak oleh perang, sanksi, hingga krisis listrik yang terjadi di negara tersebut. Kini, Myanmar juga harus menghadapi dampak perang di Iran dan terganggunya jalur pelayaran melalui Selat Hormuz.
Myanmar sangat bergantung pada impor bahan bakar olahan dari Singapura dan Malaysia sehingga kenaikan harga minyak tidak terhindarkan. Selain itu, perang AS-Israel dengan iran juga diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya biaya transportasi, inflasi, serta mempersulit kehidupan sehari-hari di Myanmar.
Kini junta Myanmar bahkan telah memberlakukan pembatasan bahan bakar bagi kendaraan pribadi.
"Krisis energi menjadi tantangan tambahan yang serius bagi pemerintahan mana pun yang berupaya memulihkan ekonomi yang terpuruk di tengah masih adanya perebutan kendali di berbagai wilayah negara," kata Moe Thuzar, peneliti senior dan koordinator Program Studi Myanmar di ISEAS–Yusof Ishak Institute, kepada DW.
"Situasi perang saudara di Myanmar dalam lima tahun terakhir belum mereda; demikian pula tekad militer untuk 'melakukan operasi tempur efektif terhadap teroris, sebagaimana mereka menyebut kelompok perlawanan."
Junta perluas penggunaan drone dalam operasi militerPertempuran yang masih terjadi menandakan tidak ada terobosan bagi perdamaian di Myanmar. Junta memperluas wajib militer, meningkatkan penggunaan drone, dan semakin mengandalkan kekuatan udara.
Pada Desember 2025, militer mencatat sejumlah kemajuan di beberapa wilayah, meski tidak mendominasi seluruh wilayah negeri.
Serangan udara kian intensif dan mengakibatkan korban sipil dalam jumlah besar, terutama di wilayah Sagaing, Rakhine, dan daerah konflik lainnya.
Perang saudara berpotensi memanasSebelum menjabat sebagai presiden, Min Aung Hlaing mengundurkan diri dari posisi panglima militer selama 15 tahun.
Ia digantikan oleh sekutu dekatnya, Ye Win Oo. Ia merupakan mantan kepala intelijen yang memimpin pasukan dalam penangkapan Aung San Suu Kyi saat kudeta 2021. Para analis menyebut bahwa kenaikan jabatan Ye Win Oo terjadi semata-mata karena loyalitasnya kepada Min Aung Hlaing.
Di sisi lain, kelompok oposisi tetap bertahan dan mengumumkan pembentukan badan baru menjelang pemungutan suara presiden untuk Min Aung Hlaing.
"Revolusi Musim Semi dan perang saudara di negara ini kemungkinan akan terus berlanjut dan bahkan dapat meningkat," kata Sabe Soe, direktur LSM Burma Center Prague, kepada DW.
"Bahkan militer terus melancarkan serangan udara terhadap warga sipil. Situasi kemanusiaan dan tingkat represi diperkirakan akan memburuk dalam beberapa bulan ke depan," lanjut Sabe.
Ia juga menekankan pentingnya komunitas internasional untuk tidak memberikan legitimasi kepada sistem politik yang dipimpin junta.
Jaksa Mahkamah Pidana Internasional minta Min Aung Hlaing ditangkapMasih ada celah untuk menantang kekuasaan militer di Myanmar. Salah satu figur yang patut diperhatikan adalah Khin Yi, ketua Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan dan mantan kepala kepolisian, terpilih sebagai ketua majelis rendah parlemen pada Maret lalu.
Hunter Marston, peneliti nonresiden di Center for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan kepada DW bahwa langkah awal Khin Yi akan menunjukkan apakah parlemen mampu melakukan tindakan yang lebih dari sekadar mengesahkan keputusan dari atas.
"Parlemen kemungkinan akan mencoba memperkenalkan reformasi politik dan ekonomi secara terbatas untuk mendorong pertumbuhan dan menarik kembali investor internasional," kata Hunter. "Namun, saya tidak berharap ada perubahan cepat atau demokratisasi dalam waktu dekat."
Meski kini menjabat presiden, Min Aung Hlaing tetap berada di bawah sorotan internasional atas dugaan pelanggaran berat.
Jaksa Mahkamah Pidana Internasional bahkan telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Ming Aung Hlaing pada 2024 atas dugaan penganiayaan terhadap etnis Rohingya.
Demokrasi atau kediktatoran?China telah lebih dulu menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintahan baru namun, sejumlah negara tetangga kemungkinan tidak akan mudah menjalin kerjasama dengan pemerintahan junta. Tampilan diplomatik tersebut tidak mengubah keseimbangan kekuasaan yang sesungguhnya di dalam Myanmar.
"Fakta bahwa panglima tertinggi militer hanya melepas seragamnya dan kemudian menjabat sebagai presiden menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas militer tidak berjalan," kata Yoshihiro. "Pemerintahan baru ini kemungkinan justru akan berkembang menjadi kediktatoran yang semakin personal," pungkas Yoshihiro.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman
Diadaptasi oleh Joan Rumengan
Editor: Ayu Purwaningsih
width="1" height="1" />
(haf/haf)
