Prabowo Minta Izin Investasi Dipermudah: Negara Lain Dua Minggu, RI Dua Tahun

kumparan.com
6 jam lalu
Cover Berita

Presiden Prabowo Subianto meminta proses perizinan investasi di Indonesia dipermudah dan tidak dipersulit agar dapat meningkatkan minat investasi dan mempercepat aktivitas usaha.

Hal ini ia utarakan dalam agenda Penyerapan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap IV yang digelar di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5).

Prabowo menyoroti lamanya proses perizinan yang kerap dikeluhkan para pengusaha. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang ingin bekerja dan berinvestasi tetapi harus menunggu izin hingga satu sampai dua tahun, sementara di negara lain proses serupa dapat diselesaikan hanya dalam hitungan dua minggu.

“Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun? Regulasi sederhanakan,” kata Prabowo dalam sambutannya di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Prabowo juga mengkritik banyaknya regulasi yang dinilai justru membuka celah praktik tidak sehat dalam birokrasi. Menurutnya, terdapat kecenderungan sejumlah aturan dibuat untuk menciptakan peluang mencari keuntungan pribadi, termasuk praktik permintaan uang agar proses izin dipercepat.

“Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar. Sudah kita sederhanakan, ada KL-KL yang bikin peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini,” lanjut Prabowo.

Prabowo meminta agar pemerintah membentuk satuan tugas khusus bersama para pakar guna mempercepat deregulasi dan penyederhanaan aturan investasi.

“Sederhanakan ya, jangan dipersulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu,” tuturnya.

Selain keluhan dari pengusaha domestik, Prabowo juga mengatakan banyak investor asing mengeluhkan lamanya proses perizinan di Indonesia serta banyaknya aturan yang dinilai tidak masuk akal.

“Saya monitor masalah impor kalau tidak salah gas untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu, akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit hanya soal izin-izin,” ucap Prabowo.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Menolak Lupa, Kerusuhan Mei 1998 dan Bayang-bayangnya
• 16 jam lalukompas.com
thumb
KemenLH Siap Tuntaskan Dokumen Rencana Perlindungan Ekosistem Mangrove Nasional
• 7 jam laluliputan6.com
thumb
Bocoran Aria Bima soal Revisi UU Pemilu, Singgung Putusan MK soal Presidential Threshold
• 19 jam lalujpnn.com
thumb
Tanggapi Putusan MK, Legislator: Keppres Pemindahan ke IKN Jadi Kewenangan Presiden
• 4 jam lalukompas.com
thumb
Pemerintah Buka Opsi Tarik Pasukan TNI dari Lebanon, Ini Syaratnya
• 20 jam laluliputan6.com
Berhasil disimpan.