Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membuka ruang untuk berdialog dengan asosiasi logistik untuk mencari solusi atas tingginya biaya logistik di Indonesia, khususnya distribusi antarpulau yang dinilai mempengaruhi daya saing harga produk dalam negeri.
Hal itu disampaikan Budi merespons keluhan dari Gabungan Penyuplai Hotel dan Restoran Indonesia (GPHRI), yang menyoroti tingginya harga pokok produksi (HPP), akibat biaya logistik yang mahal di negara kepulauan seperti Indonesia.
“Memang itu problem kita karena salah satunya kita negara kepulauan. Jadi memang tidak mudah,” ujar Budi dalam gelaran Ngobrol Produk UMKM Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu (13/5).
Menurut Mendag, tekanan biaya logistik saat ini juga dipengaruhi kondisi global. Dia mengatakan, kenaikan harga bahan baku impor dan biaya pengiriman terjadi seiring krisis global dan kenaikan harga minyak dunia.
“Sekarang biaya logistik semakin mahal. Kita impor bahan baku, selain bahan bakunya sendiri juga naik. Karena faktor krisis global, faktor minyak, logistiknya juga naik. Tapi itu PR kita,” kata dia.
Budi menegaskan, pemerintah terbuka menerima masukan dari pelaku usaha dan asosiasi terkait kendala teknis di lapangan. Dia pun berencana memanggil asosiasi logistik untuk berdiskusi lebih lanjut di kantor Kementerian Perdagangan.
“Dari asosiasi logistik akan ketemu, kita mungkin cari solusinya seperti apa. Mungkin teman-teman di lapangan mengalami kendala, nanti kita diskusi bareng-bareng. Kita terbuka karena kita juga pengen cari solusinya seperti apa,” ujarnya.
Sebelumnya Ketua GPHRI Vera Umbara mewakili Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengeluhkan tingginya HPP akibat biaya logistik yang mahal di negara kepulauan seperti Indonesia.
“Kita punya HPP kan selalu kalah gitu ya. Karena kita kan negara kepulauan. Kalau biaya logistik kita mahal. Ada solusi apa ya supaya maksudnya mungkin kita punya harga bisa lebih bersaing. Mungkin ada saran dan masukan apa,” kata Vera.
