JAKARTA, DISWAY.ID -- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia mengungkap kebutuhan anggaran jumbo mencapai Rp30 triliun untuk memperbaiki 136 perlintasan sebidang kereta api berisiko di jalan nasional.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengatakan proyek tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan keselamatan transportasi dan mengurangi angka kecelakaan di perlintasan kereta api.
"Dari sisi kebutuhan konstruksi, estimasi biaya untuk penanganan 136 lokasi (perlintasan sebidang) tersebut ini mencapai sekitar Rp30 triliun," kata Diana dalam rapat dengan Komisi V, Kamis, 21 Mei 2026.
BACA JUGA:PT KAI Eksekusi 80 Perlintasan Sebidang Berbahaya, 1.800 Titik Tak Dijaga Jadi Sorotan
Ia merinci, 136 lokasi tersebut berada di tujuh provinsi (dengan rincian) Sumatera Utara 27 lokasi, Sumatera Barat tujuh lokasi, Sumatera Selatan 18 lokasi, Banten delapan lokasi, Jawa Barat 13 lokasi, Jawa Tengah 16 lokasi dan Jawa Timur 47 lokasi.
Ia mengungkapkan estimasi biaya penanganan 136 lokasi tersebut mencapai sekitar Rp30 triliun dengan rata-rata biaya konstruksi sekitar Rp350 juta hingga Rp400 juta per meter.
“Skala pekerjaan ini cukup besar. Karena itu prioritas penanganan perlu disusun secara cermat berdasarkan risiko keselamatannya, kebutuhan konstruksinya, dan kesiapan pembebasan lahannya,” jelas Diana.
Menurut Diana, tantangan terbesar percepatan pembangunan simpang tidak sebidang ialah proses pembebasan lahan, baik yang dimiliki masyarakat, PT KAI, maupun pemerintah daerah.
BACA JUGA:Persyaratan Rekrutmen PT KAI Bikin Melongo, Ridwan Kamil Ngaku IPK-nya Cuma 2,77
Karena itu, pemerintah menyiapkan tiga langkah percepatan, yakni inventarisasi kebutuhan lahan, penyusunan regulasi untuk menyederhanakan pembebasan lahan, serta penguatan koordinasi antar kementerian, pemerintah daerah, dan PT KAI.
“Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, ATR/BPN, pemda, dan PT KAI perlu menyepakati langkah-langkah percepatan dan komitmen dalam proses pembebasan lahan,” ujar Diana.
