Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang pendanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru tidak hanya dari APBN. Hal ini sebagai upaya untuk menekan pengeluaran BGN dari APBN.
“Dulu kan formulasinya dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain,” kata Kepala BGN, Nanik S. Deyang, saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).
Nanik menyebutkan alternatif pertama sebagai sumber dana pembangunan dapur SPPG berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN. Selain itu, dapat berasal juga dari hibah.
“Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini, bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur,” ucap Nanik.
Selain itu, Nanik juga memberi perhatian untuk pembangunan dapur SPPG di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Hal ini, katanya, dapat diupayakan melalui keterlibatan pengusaha yang terhubung dengan sekolah.
“Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, kemudian ada sekolah, ada lain-lain, mereka juga punya CSR kan? Nah, itu untuk bisa membangun,” sebut Nanik.
Bahkan Nanik juga mengatakan pembangunan SPPG baru sebenarnya tidak perlu dilakukan di daerah 3T. BGN mendorong pelibatan kantin-kantin di sekolah.
“Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah. Karena 3T ini cuma ada yang 200 (orang), ada 81 (orang), ada 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru,” ungkap Nanik.
Selain itu, berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, BGN akan menyalurkan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T. Untuk hal ini, Nanik mengatakan akan berkolaborasi dengan instansi lain dalam hal pendataan, seperti halnya Kementerian Sosial.
“Kebijakan strategis yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden dalam hal ini memberikan prioritas kepada daerah ter-3T misalnya, nanti kita akan ambil datanya dan sebagainya. Dan itu saya sudah bicara juga kemarin kebetulan ketemu, kita kolaborasi dengan kementerian-kementerian lain,” tutur Nanik.
“Kami akan bekerja sama dengan Kemensos yang mungkin sudah punya sebenarnya data dan sudah punya program juga misalnya untuk stunting dan sebagainya,” sambungnya.
