Kuala Lumpur (ANTARA) - Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerja sama keamanan ekonomi, termasuk ketahanan rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang.
Kesepakatan itu disampaikan dalam pertemuan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan PM Jepang Sanae Takaichi di Tokyo, Jepang, Rabu (10/6).
Dalam pernyataan bersama, kedua pemimpin menyatakan keprihatinan terhadap berbagai bentuk pemaksaan ekonomi.
Mereka juga menyoroti penggunaan kebijakan dan praktik non-pasar serta pembatasan ekspor yang sewenang-wenang yang bisa berdampak negatif terhadap rantai pasok global.
Kedua negara sepakat memperdalam kerja sama untuk memperkuat ketahanan rantai pasok, termasuk bagi bahan-bahan kritis, serta mendorong rantai pasok yang transparan, aman, berkelanjutan, dan andal di antara mitra terpercaya.
Baca juga: Malaysia, Jepang nyatakan keprihatinan atas program nuklir Korut
Dalam konteks tersebut, Malaysia dan Jepang akan memperkuat kerja sama di bidang mineral kritis, termasuk unsur tanah jarang, melalui berbagai program yang telah berjalan serta upaya penyederhanaan proses regulasi sesuai kebijakan masing-masing negara.
Kedua negara juga sepakat memperluas kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa, termasuk Australia dan Prancis, dalam pengembangan rantai pasok mineral kritis.
Malaysia menyambut baik pengumuman Jepang mengenai kontribusi sebesar 20 juta dolar AS (sekitar Rp356,7 miliar) kepada Critical Minerals-to-Manufacturing Financing Partnership Facility (CMM-FPF) yang diluncurkan Bank Pembangunan Asia (ADB).
Fasilitas tersebut ditujukan untuk memperkuat rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia, termasuk Malaysia.
Anwar juga menyambut baik inisiatif Resilient and Inclusive Supply-chain Enhancement (RISE) Partnership yang diprakarsai Kelompok Bank Dunia untuk memperkuat rantai pasok mineral kritis di ASEAN, termasuk Malaysia.
Baca juga: Jepang dukung pemanfaatan energi nuklir damai di Malaysia
Baca juga: Jepang-Malaysia perkuat kerja sama maritim demi keamanan perairan Asia
Kesepakatan itu disampaikan dalam pertemuan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan PM Jepang Sanae Takaichi di Tokyo, Jepang, Rabu (10/6).
Dalam pernyataan bersama, kedua pemimpin menyatakan keprihatinan terhadap berbagai bentuk pemaksaan ekonomi.
Mereka juga menyoroti penggunaan kebijakan dan praktik non-pasar serta pembatasan ekspor yang sewenang-wenang yang bisa berdampak negatif terhadap rantai pasok global.
Kedua negara sepakat memperdalam kerja sama untuk memperkuat ketahanan rantai pasok, termasuk bagi bahan-bahan kritis, serta mendorong rantai pasok yang transparan, aman, berkelanjutan, dan andal di antara mitra terpercaya.
Baca juga: Malaysia, Jepang nyatakan keprihatinan atas program nuklir Korut
Dalam konteks tersebut, Malaysia dan Jepang akan memperkuat kerja sama di bidang mineral kritis, termasuk unsur tanah jarang, melalui berbagai program yang telah berjalan serta upaya penyederhanaan proses regulasi sesuai kebijakan masing-masing negara.
Kedua negara juga sepakat memperluas kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa, termasuk Australia dan Prancis, dalam pengembangan rantai pasok mineral kritis.
Malaysia menyambut baik pengumuman Jepang mengenai kontribusi sebesar 20 juta dolar AS (sekitar Rp356,7 miliar) kepada Critical Minerals-to-Manufacturing Financing Partnership Facility (CMM-FPF) yang diluncurkan Bank Pembangunan Asia (ADB).
Fasilitas tersebut ditujukan untuk memperkuat rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia, termasuk Malaysia.
Anwar juga menyambut baik inisiatif Resilient and Inclusive Supply-chain Enhancement (RISE) Partnership yang diprakarsai Kelompok Bank Dunia untuk memperkuat rantai pasok mineral kritis di ASEAN, termasuk Malaysia.
Baca juga: Jepang dukung pemanfaatan energi nuklir damai di Malaysia
Baca juga: Jepang-Malaysia perkuat kerja sama maritim demi keamanan perairan Asia
