TAKLIMAT Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Istana Merdeka pada 15 Januari 2026, menghadirkan lebih dari seribu rektor dan guru besar dari perguruan tinggi negeri dan swasta.
Dalam forum tersebut, Prabowo menyampaikan arah kebijakan strategis pemerintah menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus menegaskan peran strategis pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan kebangsaan.
Pesan utamanya jelas bahwa kampus tidak cukup berfungsi sebagai pengamat dan pusat produksi ilmu pengetahuan, tapi harus berkontribusi nyata dalam penyelesaian persoalan bangsa.
Pilihan Presiden untuk berbicara langsung kepada pimpinan dan otoritas akademik mencerminkan kesadaran bahwa tantangan kontemporer, mulai dari ketahanan pangan dan energi, kualitas sumber daya manusia, layanan kesehatan, hingga disrupsi teknologi dan dinamika geopolitik, tidak dapat diselesaikan semata melalui kebijakan administratif dan pendekatan teknokratis.
Peran elite intelektualKebijakan publik memerlukan dukungan nalar ilmiah dan kedalaman refleksi. Dalam konteks ini, elite intelektual diposisikan sebagai mitra strategis negara, bukan sekadar pelengkap proses politik.
Baca juga: Harapan dan Tantangan di Balik Kenaikan Dana Riset Rp 12 Triliun
Panggilan tersebut patut dimaknai sebagai ajakan tanggung jawab bersama. Pendidikan tinggi tidak lagi memadai jika dipahami sebagai ruang yang terpisah dari realitas sosial. Sivitas akademika dan para elite intelektual perguruan tinggi dituntut menjadi bagian dari solusi.
Kampus tidak diminta untuk membenarkan setiap kebijakan, tetapi diharapkan berkontribusi secara kritis dan konstruktif demi kemaslahatan publik.
Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang bersifat struktural dan multidimensional. Ketahanan pangan dan energi berkaitan erat dengan perubahan iklim, ketimpangan kualitas sumber daya manusia terkait dengan akses pendidikan dan layanan kesehatan, sementara kekurangan tenaga kesehatan, termasuk defisit dokter, mencerminkan persoalan sistemik dalam pendidikan, distribusi tenaga kerja, dan tata kelola kebijakan.
Persoalan-persoalan ini menuntut pendekatan lintas disiplin, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang, hal mana merupakan bidang yang menjadi kompetensi utama perguruan tinggi.
Namun demikian, harus diakui bahwa dunia kampus kerap terjebak dalam rutinitas akademik yang kurang bersentuhan dengan problem riil masyarakat.
Tridharma perguruan tinggi seringkali direduksi menjadi kewajiban administratif: pengajaran terbatas di kelas, penelitian berhenti pada publikasi, dan pengabdian masyarakat bersifat seremonial.
Akibatnya, pengetahuan berkembang, tetapi dampaknya terhadap penyelesaian masalah bangsa belum optimal.
Dalam konteks ini, taklimat Presiden dapat dibaca sebagai pengingat bahwa investasi negara di bidang pendidikan tinggi harus sejalan dengan kontribusi yang dirasakan masyarakat.
Kontribusi tersebut sejatinya tidak bersifat simbolik, tapi mewujud dalam kerja intelektual yang relevan, rekomendasi kebijakan berbasis bukti, dan penguatan sistem publik.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kaum terdidik memiliki peran penting sejak masa pergerakan nasional hingga awal kemerdekaan.
/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2026%2F01%2F16%2F11ca6a50cf9f7961834dbada0b2cba68-20260116wer1.jpg)
